Aktivis dan cendekiawan, Hamid Basyaib (Foto: Youtube Tim Hukum AMIN)
Jakarta, Jurnas.com - Aktivis sekaligus cendekiawan Hamid Basyaib menegaskan saat ini sedang terjadi krisis etika dalam dunia politik Indonesia. Salah satunya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas syarat minimal usia calon wakil presiden (cawapres) serta debat cawapres.
"Hal ini serius, sebab etika itu posisinya di atas hukum. Hukum biasanya derivasi dari etika, bahkan negara seperti Inggris, aturan tidak ada tapi ada etika yang dipahami bersama," ungkap Hamid dalam podcast Tim Hukum AMIN bertajuk `Mengupas Kemunduran Etika Berbangsa di Era Jokowi` pada Rabu (31/1).
Hamid mencontohkan, ketika ada pejabat publik di Inggris yang dinilai melanggar etika, maka satu negeri akan mengecamnya. Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, tahun lalu mundur usai diterpa sejumlah skandal.
Hal itu, menurut Hamid, memperlihatkan bahwa etika merupakan hukum yang `hidup`. Sementara itu, hukum formal belum tentu hidup.
Hamid juga mengungkapkan fenomena menarik pasca reformasi. Fenomena itu adalah `genit hukum`. "Genit hukum ini adalah situasi ketika orang-orang mudah sekali melaporkan orang lain ke polisi. Tapi sejatinya mereka ini tidak konsisten," ungkap Hamid.
Inkonsistensi itu, ujar Hamid, terutama tampak pada para pejabat yang kerap mengingatkan publik pada asas `praduga tak bersalah` apabila ada rekannya yang terlibat kasus hukum.
"Orang-orang seperti itu tak paham, bahwa aparat hukum justru bekerja berdasarkan asas praduga bersalah. Mengapa ada tersangka yang bisa ditahan sebelum proses pengadilan, itu kan karena asas praduga bersalah," tutup dia.
Hamid Basyaib Krisis Etika Pilpres 2024
