Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menilai Pemerintah lemah menghadapi PT. Vale terkait divestasi saham. Kedudukan Pemerintah sebagai pemberi izin yang semestinya di atas angin, terlihat lemah dan tunduk pada kemauan PT. Vale.
"Pemerintah jangan mau dipermainkan Vale dan terlihat lemah. Sudah saham Pemerintah kurang dari 51 persen, tidak menjadi pengendali operasional dan finansial, kini harga sahamnya tetap ditahan tinggi, sehingga rencana divestasi molor dari jadwal," terang dia kepada wartawan, Rabu (10/1).
"Seharusnya Pemerintah tidak memberi izin operasi produksi tambang Vale ini. Jangan malah seperti sekarang, Pemerintah seperti disandera oleh korporasi," imbuhnya.
Kembali ke Sepak Bola, Pique Ingin Jadi Pelatih
Kesimpulan Raker Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM jelas, mendesak Pemerintah untuk menjalankan konstitusi agar Indonesia menjadi pemilik saham mayoritas Vale, minimal 51 persen. Selain itu, Indonesia juga diberikan hak menjadi pengendali operasional dan finansial perusahaan.
"Karenanya pemerintah agar segera bersikap dan menciutkan lahan produksi Vale ini. Pemda sudah lama teriak-teriak, soal lahan Vale yang dianggurkan tidak produktif tersebut. Dalam RDP Komisi VII DPR RI dengan Gubernur Sulsel, Sulteng dan Sultra, para gubernur bahkan meminta agar pemerintah pusat menyerahkan sebagian lahan Vale tersebut untuk dikelola daerah," ujar Mulyanto.
Pengamat: Pelaporan dan Penangkapan Akibat Beda Pandangan Politik adalah Pengekangan Demokrasi
Warta DPR Komisi VII Mulyanto PKS PT Vale divestasi saham tambang
