Diskusi perfilman terkait siapa pengganti Ketua Komite FFI 2023. (Foto: Jurnas/Ira).
Jakarta, Jurnas.com- Seksi Musik dan Film PWI Pusat melalui Ketuanya Benny Benke melakukan diskusi terkait dengan masa bakti Ketua Komite FFI Reza Rahadian yang akan berakhir di tahun 2023 ini. Siapa penggantinya ke depan? Santer beredar di kalangan wartawan sebuah nama telah disiapkan dan disorongkan oleh Badan Perfilm Indonesia (BPI).
Setelah Lukman Sardi, dan Reza Rahadian siapa lagi yang akan duduk sebagai ketua Komite FFI yang dalam penyelenggaraan pesta film tahunan itu, yang ditimbang semakin berjarak dengan masyarakat dan asyik dengan dirinya sendiri itu? Dan apapula kewenangan BPI sebagai lembaga swasta mandiri menyorongkan nama tertentu? Tidak bisakah orang film, juga masyarakat perfilman di luar BPI, turut mengajukan kandidat nama lainnya?
Di mata Akhlis Suryapati selaku Ketua Sinematek Indonesia, BPI sudah mati, karena salah mengartikan semangat awal pembentukannya. Bahkan sejak tahun 2014 saat BPI melakukan interpretasi pada dirinya sendiri yang keliru, dengan membuat aturan-aturan baru, marwah penyelenggaraan FFI menjadi imbasnya. Dan tidak sesuai lagi dengan marwah FFI yang pertama kali diprakarsai oleh Usmar Ismail dan Djamaluddin Malik pada penyelenggaraan pertama FFI tahun 1955.
Seperti ada klausul di BPI yang mengatakan Komite FFI yang baru harus tunduk dengan komite yang lama. "Kekacauan ini terus dipelihara sampai kini. Hasilnya, apakah penyelenggaraan FFI menjadi lebih baik? Tidak, karena kawan-kawan wartawan diberi permen bernama FFWI, sehingga tidak mempunyai daya kritis lagi dengan FFI," katanya dalam dalam diskusi "Quo Vadis Komite FFI" yang dihelat oleh Persatuan Wartawan Indonesia Pusat, Seksi Film dan Musik di The Groove Suite, Kuningan Jakarta, Jum`at (22/12/2023) petang.
"Caranya dengan membentuk komite baru. Karena BPI dari awal adalah sebuah badan yang keliru. Lihat itu AMPAS ( Academy of Motion Picture Arts and Sciences) yang menyelenggarakan piala Oscar adalah swasta murni yang sebenarnya," sambungnya.
Catat Jadwalnya, Lola Amaria Bersama Dubes Palestina Ajak Nobar Film Eksil dan Donasi untuk Palestina
"Kedaulatan masyarakat film hari ini tidak kita miliki, dan harus kita rebut. BPI gagal melakukan (menegakkan kedaulatan) itu. Karena BPI sibuk rebutan proyek, dan menghamba kepada pemerintah," imbuh Akhlis.
Hal senada diungkapkan Nurman Hakim. Selalu sutradara dan akademisi, Nurman berharap Musyawarah Film Nasional dapat menjadi ajang rembug nasional para stakeholder perfilman Tanah Air. Caranya menghadirkan semua pemangku kepentingan, hingga persona di luar asosiasi demi membuat forum besar.
"Orang yang diundang bukan hanya dari BPI juga asosiasinya. Harus ada akademisi di sana, bahkan wartawan hingga budayawan harus dilibatkan, demi merumuskan formula yang paling mustahak," kata Nurman Hakim.
Lola Amaria, selaku aktris, sutradara dan produser film mengaku banyak mempunyai pengalaman tidak mengenakkan saat meminta layar ke XXI. Karena harus dan selalu berjuang sendirian, sementara BPI sebagai lembaga yang harusnya menjadi payung insan film tidak melakukan apa-apa.
Seperti saat ini, dia telah mengajukan mendapatkan layar bioskop ke pihak XXI sejak Mei tahun ini, bahkan sampai akhir Desember 2023 ini, permintaannya mendapatkan layar belum mendapatkan lampu hijau.
"Kita mempunyai BPI yang katanya menangungi kita, tapi mana kiprahnya. Bagaimana kita mau mendapatkan keadilan layar, karena tidak ada sistem yang jelas. Katakan saya mau ngadu ke BPI, tapi BPI bisa apa (menghadapi XXI)", kata Lola Amaria yang film Exile-nya baru saja mendapatkan Piala Citra pada gelaran FFI 2023.
"Lalu ada persoalan jam kerja dalam proses produksi, siapa yang mampu melindungi aktor, dan kru film, juga pelecehan seksual selama proses produksi. Untuk apa ada BPI kalau tidak mampu berbuat apa-apa," katanya lagi.
Hal ini ini terjadi karena menurut Lola, posisi BPI dalam perfilman Indonesia tidak jelas. "Apa manfatnya bagi orang film. Mungkin tidak ada. Ada atau tidak ada BPI semu berjalan secara auto pilot," kata Lola masygul.
Meski menurut Akhlis, XXI sudah dua kali dituntut via peradilan persaingan usaha, tapi dua kali pula memenangkan kasusnya.
Ketua BPI Gunawan Panggaru sejatinya diundang dan pada awalnya akan terlibat dalam diskusi yang dihadiri puluhan wartawan film ini, namun karena waktu penyelenggaraan yang berubah dan berganti hari, akhirnya tidak dapat dihadirinya, juga oleh perwakilan BPI lainnya. Demikian juga dengan Reza Rahadian, ketua Komite FFI yang memasuki purna tugas itu, tidak dapat meninggalkan lokasi syuting di menit terakhirnya penyelenggaraan diskusi.
KEYWORD :Reza Rahardian Ketua Komite FFI Seksi Musik dan Film Lola Amaria Akhlis Suryapati
