Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Daniel Johan. (Foto: Parlementaria)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan angkat bicara soal tren kenaikan harga beras yang terjadi di 86 kota di Indonesia. Kelangkaan tersebut terjadi akibat dari El Nino dan larangan ekspor beras dari India.
“Kenaikan harga beras adalah salah satu isu ekonomi yang sangat memengaruhi kesejahteraan rakyat. Kepastian harga dan ketersediaan beras adalah hak masyarakat yang harus dilindungi,” kata Daniel dalam keterangan resminya, Rabu (6/9).
Politikus PKB ini menjelaskan, kenaikan harga beras tersebut harus dikaji oleh Pemerintah. Efektivitas program-program yang telah diimplementasikan dalam upaya mengendalikan harga beras juga harus ditinjau ulang.
"Salah satu program yang mendapat perhatian khusus adalah Program Pangan Nasional (Papannas). Program ini dirancang untuk mengamankan pasokan pangan, termasuk beras, dan menjaga stabilitas harga beras di pasar," ungkap Daniel Johan.
Ia juga mendesak pemerintah untuk memastikan bahwa praktik bisnis di pasar beras berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, dan harga yang adil bagi konsumen. Terlebih, kenaikan harga beras yang masih terjadi mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap implementasi Papannas. Maka DPR menilai perlu ada pengkajian ulang mengenai efektivitas Papannas dan program-program sejenisnya.
“Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa program-program ini benar-benar memberikan manfaat yang diharapkan kepada masyarakat,” terangnya.
Daniel mendorong Pemerintah untuk memprioritaskan produksi dalam negeri, sehingga Indonesia tidak bergantung dari hasil impor beras dari negara lain.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi IV Daniel Johan PKB beras Pappanas
