Jum'at, 10/05/2024 12:18 WIB

Dinilai Membahayakan, Anggota DPR Minta Menperin Periksa Honda

Kementerian Perindustrian jangan menunggu sampai ada korban jiwa baru bergerak menanggapi keluhan ini. Segera kirim tim pemeriksa ke pabrik produksi rangka eSAF.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: Azka/Man

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, berperan aktif menanggapi laporan masyarakat terkait rendahnya kualitas rangka enchanged Smart Architecture Frame (eSAF) produksi Honda.

Menurut dia, Kementerian Perindustrian harus memeriksa secara objektif produk yang dilaporkan karena menyangkut keamanan dan keselamatan masyarakat dalam berkendara. Kementerian Perindustrian juga harus memeriksa dan menguji kualitas bahan baku  pembuatan rangka dan prosedur produksi untuk memastikan kelayakan suatu produk. Jangan sampai masyarakat dirugikan karena produk yang digunakan tidak berkualitas dan membahayakan.

"Kementerian Perindustrian jangan menunggu sampai ada korban jiwa baru bergerak menanggapi keluhan ini. Segera kirim tim pemeriksa ke pabrik produksi rangka eSAF. Selidiki kenapa rangka tersebut mudah berkarat dan patah sehingga kendaraan tidak dapat digunakan lagi," kata Mulyanto kepada wartawan, Kamis (24/8).

Berdasarkan pantauan di media sosial keluhan terhadap kualitas rangka eSAF ini sudah mengkhawatirkan. Sebab yang mengalami kejadian patah rangka akibat karat ini lumayan banyak. Hal itu menandakan ada kekeliruan pada pemilihan jenis bahan baku dan prosedur produksinya.

"Yang patut disayangkan, menanggapi kejadian ini pihak produsen bukannya memberi penggantian tapi malah menjadikan rangka eSAF ini sebagai produk tersendiri yang dijual terpisah seperti suku cadang. Itu pun garansinya hanya satu tahun. Padahal rata-rata tenor kredit pembelian motor oleh masyarakat minimal 3 tahun," ujarnya.

Oleh karena itu, Wakil Ketua Fraksi PKS ini mendesak Kementerian Perindustrian mengusut masalah ini dengan serius. Bila perlu rekomendasikan pihak pabrik agar menarik ulang (recall) produk yang dikeluhkan tersebut.

"Kementerian Perindustrian harus minta produsen bertanggungjawab terhadap produk yang dihasilkan. Bukan malah membiarkannya sehingga masyarakat mengalami kerugian. Bila perlu rekomendasikan recall terhadap seluruh produk yang menggunakan rangka eSAF sebagai wujud pertanggungjawaban pihak produsen," demikian Mulyanto.

 

KEYWORD :

Warta DPR Komisi VII PKS Mulyanto Kemenperin Honda




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :