Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK. (Foto: Gery/Jurnas)
Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebut pihaknya masih terus melengkapi alat bukti atas kasus tersebut dengan melakukan upaya penggeledahan dan pemeriksaan sejumlah saksi.
"Saat ini tentu KPK masih terus melengkapi alat buktinya termasuk dengan melakukan penggeledahan," kata Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (21/8).
"Tentu ke depan kami juga melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi," imbuhnya.
Juru bicara berlatar belakang jaksa itu menjelaskan bahwa sistem tersebut digunakan untuk pengolahan data, proteksi TKI, sehingga dapat dilakukan pengawasan atau pengendalian.
Selain itu, KPK juga telah menetapkan tersangka dalam perkara ini. Namun, KPK baru akan mengumumkan para tersangka bersamaan dengan proses penahanan.
"Karena ini proses penyidikan, tentu kami nanti akan sampaikan lengkap ketika perkara ini cukup, kami pasti akan umumkan identitas dari para tersangka termasuk juga melakukan penahanan," kata Ali.
Para tersangka diduga telah melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor terkait dengan merugian negara. Sehingga, kata Ali, KPK membutuhman waktu untik menghitung jumlah kerugiannya.
Sebelumnya, KPK telah melakukan upaya penggeledahan di Kantor Kemnaker di Jalan Gatot Subroto No.51 Jakarta Selatan pada Jumat (18/8).
Ruangan yang digelah oleh tim KPK ialah unit yang membidangi Pekerjaan Migran Indonesia (PMI) di Lantai 4 Gedung A Kantor Kemenaker.
Meski begitu, hingga kini belum ada keterangan resmi dari pimpinan maupun juru bicara KPK terkait barang bukti apa saja yang sudah ditemukam dam diamankan.
KEYWORD :Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI Kemnaker KPK
