Presiden Jokowi menghadiri rapat tahunan MPR bersama DPR dan DPD dengan mengenakan baju adat Tanimbar Maluku, Rabu (16/8).
Jakarta, Jurnas.com - Seorang pemimpin harus memiliki kepercayaan publik atau public trust, sebagai salah satu faktor penentu agar kebijakannya bisa berjalan dan keputusannya bisa diikuti.
Demikian diutarakan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (16/8).
"Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa," tegasnya.
Selain kepercayaan publik, menurut Presiden, seorang pemimpin juga memerlukan dukungan dan kerja sama dari seluruh komponen bangsa.
"Tantangan ke depan tidaklah mudah. Pilihan kebijakan akan semakin sulit, sehingga dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kepercayaan," katanya.
Di awal pidatonya, Jokowi sempat menyinggung tentang "suasana hangat" di Indonesia yang mulai memasuki tahun politik menjelang Pemilu Serentak 2024.
Jokowi pun mengaku sering ditanyai soal bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Namun, dia menegaskan bahwa hal itu bukanlah kewenangannya, melainkan keputusan partai politik dan koalisi partai.
"Jadi, saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang `Pak Lurah`, bukan wewenang `Pak Lurah`, sekali lagi. Walaupun saya paham sudah jadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam Bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng," ujar Jokowi.
Dia juga mengingatkan bahwa menjadi presiden bukan posisi yang nyaman karena ada tanggung jawab besar yang harus diemban dan banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Presiden RI Joko Widodo Jokowi kriteria pemimpin Sidang Tahunan MPR
