Presiden Joko Widodo saat memberikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR pada Rabu (16/8).
Jakarta, Jurnas.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan jika dia tak memiliki wewenang dalam penentuan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) pada Pilpres 2024.
Dia mengatakan urusan capres dan cawapres merupakan domain partai politik dan gabungan partai politik. Hal itu sesuai dengan ketentuan undang-undang.
"Perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan juga ketua koalisi partai, dan sesuai ketentuan undang-undang yang menentukan Capres dan Cawapres itu Parpol dan koalisi parpol," kata Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu (16/8/2023).
"Jadi saya mau bilang itu bukan wewenang saya," imbuhnya.
Dia menyadari bahwa sudah menjadi nasib seorang presiden dijadikan sebagai tameng saat Pilpres. Jokowi lalu mencontohkan foto dirinya yang dipasang di baliho bersama capres lain.
"Walaupun saya paham sudah nasib seorang Presiden untuk dijadikan “paten-patenan”, dijadikan alibi, dijadikan tameng.Bahkan walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang dimana-mana," kata dia.
"Saya ke Provinsi A eh ada, ke Kota B eh ada, ke Kabupaten C ada. Sampai ke tikungan-tikungan di desa ada juga. Tapi, bukan foto saya sendirian. Ada yang disebelahnya bareng Capres," tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengungkit tren di kalangan politik soal `arahan Pak Lurah`. Jokowi baru mengetahui bahwa `Pak Lurah` itu adalah kode.
"Saya sempat mikir, siapa `Pak Lurah` ini. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu, yang dimaksud Pak Lurah itu ternyata saya.
Ya saya jawab saja: Saya bukan lurah. Saya Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu, kode," ujar Jokowi.
Untuk diketahui, Sidang Tahunan MPR adalah bagian dari rangkaian perayaan hari kemerdekaan. Sidang ini digelar setiap tahun di tanggal 16 Agustus.
Dalam sidang ini, Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidato kenegaraan. RI 1 juga bakal membacakan nota keuangan dan APBN tahun berikutnya di hadapan anggota dewan.
Sebanyak 2.450 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Gedung DPR/MPR, Rabu (16/8).
"Total ada 2.450 personel yang dikerahkan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya.
Ribuan personel gabungan itu terdiri dari 2.211 personel Polda dan Polres jajaran, 150 personel TNI, serta 89 personel dari pemda.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Presiden Jokowi Joko Widodo Sidang Tahunan MPR Pilpres 2024 Cawapres
