Rabu, 15/05/2024 06:16 WIB

DPR Minta Pemerintah Perbaiki Sistem Ketenagakerjaan

Fenomena banyaknya mahasiswa kita yang pindah kewarganegaraan saya kira cukup serius untuk diperhatikan. Ini jadi pekerjaan rumah besar, bagaimana caranya Pemerintah menciptakan lapangan kerja yang sehat, termasuk dalam hal pengupahannya.

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP, Rahmad Handoyo. (Foto: Dok. Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Rahmad Handoyo mendorong pemerintah memperbaiki sistem ketenagakerjaan di Indonesia.

Menurut dia, perbaikan penting untuk mencegah generasi muda tergoda menjadi warga negara lain.

"Fenomena banyaknya mahasiswa kita yang pindah kewarganegaraan saya kira cukup serius untuk diperhatikan. Ini jadi pekerjaan rumah besar, bagaimana caranya Pemerintah menciptakan lapangan kerja yang sehat, termasuk dalam hal pengupahannya," terangnya kepada wartawan, Jumat (14/7).

Pernyataan ini dilontarkan Rahmad menanggapi banyaknya mahasiswa Indonesia yang pindah menjadi warga negara Singapura. Dia menilai fenomena ini harus jadi perhartian serius pemerintah.

Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Imigrasi, warga negara Indonesia (WNI) yang memilih pindah kewarganegaraan menjadi warga negara Singapura pada 2022 mencapai 1.091 orang. Sedangkan pada 2021 sebanyak 1.070 orang.

Mayoritas WNI yang memilih pindah kewarganegaraan itu berada di rentang usia produktif, yakni 25-35 tahun. Seperti, mahasiswa yang telah selesai menempuh pendidikan Sarjana (S1), Magister (S2), ataupun Doktor (S3). Rahmad menilai perlu ada solusi dari fenomena yang terjadi ini.

"Negara harus memiliki terobosan agar para generasi muda berprestasi tetap tertarik berkarier di Tanah Air. Salah satunya meningkatkan upah minimum di Indonesia," ucapnya.

Menurut dia, perbaikan sistem Upah Minimum Provinsi (UMP/" style="text-decoration:none;color:red;font-weight:bold">UMP) perlu dilakukan demi peningkatan penghasilan bagi warga negara. Dia menilai pemicu ribuan mahasiswa memilih pindah warga negara adalah penghasilan yang lebih tinggi di Singapura.

"Ini jadi PR kita bersama untuk bisa menciptakan pasar ketenagakerjaan yang lebih menarik untuk generasi muda sehingga sumber daya manusia (SDM) yang unggul tidak habis diambil negara lain, yang akan berdampak pada kemajuan ekonomi dalam negeri," kata Rahmad.

"Sebagai negara berkembang, pemerintah harus mampu menciptakan lapangan kerja yang mampu menampung para tunas bangsa. Ini merupakan langkah awal, agar negara kita menjadi negara maju," timpalnya.

Rahmad pun menyoroti sistem pengupahan yang dirasa kurang menarik bagi masyarakat produktif untuk memenuhi kebutuhannya. Termasuk, lingkungan kerja yang tertib dan lebih menjanjikan dari sisi karir dan faktor-faktor kesejahteraan lainnya.

"Ada banyak yang harus dibenahi mengenai ketenagakerjaan dalam negeri. Karena banyak SDM muda kita tertarik untuk pindah warga negara agar bisa bekerja di sana dengan berbagai alasan, terutama dari sisi pelayanan publiknya," kata Rahmad.

Biaya hidup di Singapura memang cukup tinggi. Namun, mahasiswa Indonesia yang memilih pindah warga negara tidak mempersoalkannya karena penghasilan di sana juga tinggi, ditambah akses pelayanan yang lebih baik ketimbang Indonesia.

Akses pelayanan tersebut mulai dari sektor kesehatan, transportasi publik mudah, hingga lingkungan yang terjaga. Untuk itu, kata Rahmad, ada banyak hal yang perlu dibenahi demi menarik generasi muda agar tetap memilih bekerja di tanah air.

"Anak muda sekarang terbilang cukup kritis dalam menata masa depan. Mereka memikirkan baik dan buruk dalam sisi penghasilan dan kesejahteraan, di mana itu menjadi pemicu mereka memilih mencari upah yang terbaik bagi masa depan mereka walaupun harus pindah warga negara," kata dia.

 

 

KEYWORD :

Warta DPR Komisi IX PDIP Rahmad Handoyo UMP ketenagakerjaan UMP




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :