Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro (tengah) melakukan sesi foto. Turut serta Menteri Kominfo Rudiantara (kedua dari kiri)
Jakarta – Pemerintah Indonesia saat ini membutukan dana sebesar Rp570 triliun untuk mewujudkan proyek pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Dari dana tersebut, sebanyak Rp300 triliun digunakan untuk pembangunan jalan tol, Rp200 triliun untuk pembangunan kilang minyak. Sedangkan sisanya Rp70 triliun akan digunakan untuk membangun hub pelabuhan.
Meski demikian, jumlah yang besar itu diupayakan tidak akan memakan APBN, sebab pemerintah sekarang mendorong skema pembiayaan dari investor, demi mengurangi beban anggaran yang harus ditanggung pemerintah.
“Pembangunan infrastruktur sudah tidak lagi tergantung berapa banyak Penyertaan Modal Negara (PMN) dari APBN, tapi berapa banyak skema pembiayaan yang bisa dilakukan,” ujar Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro dalam acara talkshow bertajuk ‘Pembiayaan Alternatif Penyediaan Infrastruktur’, di Jakarta, Jumat (17/2).
Dua skema yang ditawarkan pemerintah yakni model Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA). PINA dilakukan dengan pemberian modal dari perusahaan swasta yang mengelola dana jangka panjang, kepada BUMN yang memerlukan modal dalam pembangunan infrastruktur. Contohnya, perusahaan asuransi dan pengelola dana pensiun.
Adapun KPBU dikatakan Menteri Bambang, berbeda dari PINA. Sebab KPBU masih membutuhkan jaminan dari pemerintah.
“Kami berharap dana pensiun dan asuransi bisa masuk ke infrastruktur. Kan dengan begitu investasi jadi lebih menguntungkan ketimbang di perbankan atau pasar modal,” kata Menteri Bambang.
Namun demikian, tidak semua proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat dibiayai melalui PINA atau KPBU. Beberapa fasilitas vital negara misalnya PLN, tetap dibiayai menggunakan APBN.
"Untuk pembangunan jalan tol, perusahaan air minum, dan pembangkit tenaga listrik bisa menggunakan PINA atau KPBU. Itu proyek-proyek yang punya return tinggi, sehingga investasi ini menguntungkan," tandasnya.
Sebagai komitmen awal, pagi ini bersama Presiden Joko Widodo, perusahaan asuransi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan perusahaan pengelola dana pensiun PT Taspen (Persero) memberikan pembiayaan kepada anak perusahaan plat merah Waskita Karya, yakni Waskita Toll Road, untuk mencukupi porsi ekuitas tahap awal sebesar Rp3,5 triliun. Waskita Toll Road diketahui hanya memiliki modal sebesar Rp6 triliun dari total Rp70 triliun untuk pembangunan sembilan ruas tol.
KEYWORD :Kementerian PPN Bappenas Infrastruktur APBN
