Dana desa hanya untuk pembangunan infrastruktur desa, padat karya dan punya efek berkelanjutan bagi ekonomi desa. Kalau jalan desa berstatus jalan kabupaten atau pun provinsi itu tugas daerah.

Presiden Jokowi dinilai sangat serius untuk membangunan infrastruktur daerah perbatasan, seperti di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2017 mencapai Rp1.310,4 triliun, hampir sama dengan APBNP 2016 sebesar Rp1.306,7 triliun.

Sepanjang dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi dinilai cukup memuaskan dari segala lini, baik tatanan ekonomi, infrastruktur, dan hukum.

Menkeu menambahkan berjanji akan memberikan jaminan pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional

Ke-130 pengusaha itu berasal dari 68 perusahaan di Provinsi Zhejiang yang bergerak pada bidang usaha konstruksi, kelistrikan, infrastruktur, tekstil, kimia, peternakan, mesin, dan pariwisata.

Pemerintah menyusun sejumlah mekanisme untuk mengatasi hambatan sekaligus memberi kemudahan bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam membangun infrastruktur.

Proyek infrastruktur ada di mana-mana tapi penyerapan tenaga kerja bidang ini menurun.

AS melakukan kebijakan ekonomi ekspansif, seperti pemotongan pajak, peningkatan belanja infrastruktur, serta kebijakan perdagangan yang lebih bersifat proteksionis.

Nilai investasi tersebut direncanakan diperoleh dari dana investor swasta dan BUMN sebesar Rp2.667 triliun, sementara pemerintah akan berkontribusi sebesar 1.333 triliun atau sekitar 1/3 dari total investasi Rp4.000 triliun tersebut.