Ketua DPR RI Puan Maharani saat meninjau program pelayanan pemberian paspor bagi warga negara Indonesia (WNI) yang overstay di Arab Saudi. (Foto: Humas DPR)
Jakarta, Jurnas.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti peristiwa telantarnya jemaah haji Indonesia di Muzdalifah usai menunaikan ibadah wukuf di Arafah. Pemerintah harus memiliki strategi antisipasi menghadapi situasi darurat saat pelaksanaan haji.
"Saya memahami Pemerintah dan petugas haji sudah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, tapi harus ada upaya perbaikan agar ke depan penyelanggaraan haji bisa lebih baik dan tidak membuat jemaah haji kita kesulitan," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (30/6).
Terdapat ribuan jemaah haji Indonesia yang telantar dan tertahan di Muzdalifah dari dini hari sampai sore karena menunggu bus jemputan untuk ke Mina. Mereka terlihat duduk di tepian jalan terjemur terik matahari, padahal suhu saat itu mencapai 42 derajat Celsius tanpa ada perbekalan makanan dan minuman yang cukup.
Puan mengatakan penyelenggara haji perlu memiliki sistem manajemen krisis untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak bisa diprediksi.
"Kejadian di Muzdalifah memang di luar kendali. Kami berharap ke depan perbaiki manajemen antar jemput jemaah, termasuk untuk makanan. Bagaimana kita mengantisipasi agar dalam kondisi sulit yang tak terhindarkan, jemaah tetap nyaman dan aman," ucap mantan Menko PMK itu.
Puan berharap pemerintah untuk sigap mencari jalan keluar jika terjadi situasi darurat sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terburuk. Salah satunya, kepadatan lalu lintas yang kerap terjadi saat musim haji, serta kondisi perbekalan para jemaah yang menipis pascawukuf di Arafah.
Arus lalu lintas dari Mekkah ke Mina memang dalam kondisi padat sehingga membuat bus jemaah haji tersendat dan terlambat sampai ke lokasi penjemputan jemaah.
"Kejadian seperti ini bisa menjadi bahan pembelajaran agar ke depannya lebih baik. Selain antisipasi, juga diperlukan kesigapan dari petugas," kata Puan.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut pun menyoroti kuota 30 persen lansia dari total jemaah yang menunaikan ibadah haji tahun ini. Menurut dia, para jemaah lansia harus mendapat porsi perhatian lebih karena mereka cenderung kesulitan saat menyelesaikan rangkaian ibadah haji.
"DPR menyadari bahwa kuota haji yang bertambah menambah beban pekerjaan Pemerintah dan petugas haji, jadi harus ada persiapan yang lebih matang. Apalagi haji kali ini banyak lansia. Selain petugas harus diperbanyak, treatment khusus perlu lebih diperhatikan," kata dia.
Berdasarkan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama (Kemenag) per 23 Maret lalu, ada hampir 70 ribu jemaah haji lansia yang diberangkatkan tahun 2023 ini. Di akhir-akhir, Indonesia juga mendapat tambahan kuota jemaah sehingga tahun ini ada 229.000 jemaah yang menunaikan ibadah haji. Jumlahnya lebih dari 2 kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya 100.000 jemaah.
Belajar dari pengalaman tahun ini, Puan meminta pemerintah menyiapkan akomodasi serta fasilitas tambahan bagi jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Salah satunya, menambah armada transportasi yang ramah bagi kelompok tersebut.
"Di lapangan, saat ini pendamping haji banyak yang menggendong jemaah lansia dan penyandang disabilitas karena kekurangan transportasi yang ramah bagi mereka. Ini juga menjadi poin penting untuk evaluasi Pemerintah, karena tidak semua jemaah kita dalam keadaan sehat," kata Puan.
KEYWORD :
Ketua DPR Puan Maharani haji Arab Saudi
