Wanita Afghanistan berjalan di sebuah masjid di Herat, Afghanistan 10 September 2021. WANA (Kantor Berita Asia Barat) via REUTERS
JAKARTA, Jurnas.com - Pemimpin tertinggi Taliban merilis pesan pada Minggu (25/6) yang mengklaim bahwa pemerintahnya telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk perbaikan kehidupan perempuan di Afghanistan.
Pernyataan Hibatullah Akhundzada itu disampaikan jelang hari raya Iduladha yang akan dirayakan akhir pekan ini di Afganistan dan negara Islam lainnya.
Akhundzada, seorang cendekiawan Islam, jarang muncul di depan umum atau meninggalkan jantung Taliban di provinsi Kandahar selatan Afghanistan. Dia mengelilingi dirinya dengan ulama lain dan sekutu yang menentang pendidikan dan bekerja untuk perempuan.
Taliban Kecam Propaganda AS di Afghanistan
Dalam pesan Idulfitri, Akhundzada mengatakan bahwa di bawah pemerintahan Imarah Islam, langkah-langkah konkret telah diambil untuk menyelamatkan perempuan dari banyak penindasan tradisional, termasuk kawin paksa, "dan hak-hak Syariah mereka telah dilindungi".
Selain itu, "langkah-langkah yang diperlukan telah diambil untuk kemajuan perempuan sebagai bagian dari masyarakat untuk memberi mereka kehidupan yang nyaman dan sejahtera menurut Syariat Islam", lanjut pesan tersebut.
Akhir-akhir ini, Akhundzada tampaknya mengambil peran yang lebih kuat dalam mengarahkan kebijakan dalam negeri, melarang pendidikan anak perempuan setelah kelas enam dan melarang perempuan Afghanistan dari kehidupan dan pekerjaan publik, terutama untuk organisasi nonpemerintah dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pesan itu didistribusikan dalam lima bahasa, Arab, Dari, Inggris, Pashto dan Urdu. Akhundzada mengatakan aspek negatif dari pendudukan 20 tahun sebelumnya terkait dengan perempuan mengenakan jilbab dan "kesesatan" akan segera berakhir.
Taliban Bunuh Dalang ISIS Serangan Bandara Kabul
"Status perempuan sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat telah dipulihkan dan semua lembaga wajib membantu perempuan dalam mengamankan perkawinan, hak waris dan hak lainnya," tambahnya.
Terlepas dari janji awal pemerintahan yang lebih moderat daripada selama masa kekuasaan mereka sebelumnya pada 1990-an, Taliban telah memberlakukan tindakan keras sejak merebut Afghanistan pada Agustus 2021 ketika pasukan AS dan NATO menarik diri.
Mereka telah melarang perempuan dari ruang publik, seperti taman dan pusat kebugaran, dan menindak kebebasan media. Langkah-langkah tersebut telah memicu kegemparan internasional yang sengit, meningkatkan isolasi negara pada saat ekonominya runtuh - dan memperburuk krisis kemanusiaan.
Akhundzada mengulangi seruannya agar negara lain berhenti mencampuri urusan dalam negeri Afghanistan. Dia mengatakan pemerintah Taliban menginginkan hubungan politik dan ekonomi yang baik dengan dunia, terutama dengan negara-negara Islam, dan telah memenuhi tanggung jawabnya dalam hal ini.
Pesan Akhundzada juga mengutuk perilaku Israel terhadap Palestina dan meminta rakyat dan pemerintah Sudan untuk mengesampingkan perbedaan mereka dan bekerja sama untuk persatuan dan persaudaraan.
Sumber: AP
KEYWORD :Afghanistan Kebebasan Perempuan Taliban
