Rektor Binus University, Harjanto Prabowo memberikan sambutan pada acara diskusi terbuka kolaborasi antara KKP dengan Binus Graduate Program dan Universitas Padjadjaran yang digelar di Binus @Senayan, JWC Kampus, Jakarta, pada Kamis (22/6).
JAKARTA, Jurnas.com - Rektor Binus University, Harjanto Prabowo mendukung kebijakan Ekonomi Biru yang diimplementasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dukungan itu dia sampaikan dalam sambutannya pada acara diskusi terbuka kolaborasi antara KKP dengan Binus Graduate Program dan Universitas Padjadjaran yang digelar di Binus @Senayan, JWC Kampus, Jakarta, pada Kamis (22/6).
Diskusi terbuka ini membahas pilar-pilar utama yang menjadi arah ekonomi dunia yaitu ekonomi biru dan menjadi kebijakan pemerintah saat ini dalam lingkup kesehatan ekologi, pertumbuhan ekonomi, dan inklusi sosial.
Pempek Septa Binaan KKP Raup Omset Puluhan Juta
Menurut Harjanto, program KKP tersebut sejalan dengan Visi Binus University 2035 yang berorientasi dalam membina dan memberdayakan masyarakat.
"Memiliki kontribusi dalam pengembangan teknologi dan digitalisasi yang dapat diterapkan dalam segala aspek penyelenggaraan pendidikan dan memenuhi kebutuhan industri, termasuk sektor kelautan dan perikanan," sambung Harjanto.
Plt Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi Sekretariat Jenderal KKP, Aulia Riza Farhan mengatakan, Ekonomi Biru ini bertujuan mewujudkan impian Indonesia sebagai poros maritim dunia.
"Kesehatan laut menjadi fokus utama dan berjalan seimbang dengan kegiatan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan demi mewujudkan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera," ucap Aulia yang mewakili Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono.
Perangi Stunting, KKP Gelar Pasar Ikan Murah
Dalam pemanfaatan sumber daya, lanjut dia, KKP memiliki kebijakan untuk memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan. Dengan demikian, pembangunan kelautan dan perikanan di masa depan dapat seimbang antara ekologi dan ekonomi.
Saat ini, kata dia, KKP telah merumuskan lima program di dalam Ekonomi Biru. Pertama, memperluas kawasan konservasi laut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di mana pada tahun 2045 harus menjadi 30 persen.
"Penambahan luas lahan konservasi akan difokuskan untuk melindungi cadangan karbon biodiversity, meningkatkan kualitas kawasan serta harus melibatkan masyarakat dalam hal perawatan dan penjagaan, dan harus juga mewujudkan ekonomi yang sehat," jelas dia.
Kedua, penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota. Nantinya pelaku usaha akan dikenakan pajak berdasarkan hasil tangkapan ikannya saat tujuannya itu adalah untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
Ketiga, pengembangan budidaya laut pesisir dan darat yang berkelanjutan ini berbasis komunitas dan orientasinya adalah ekspor dan konsumsi dalam negeri untuk mendukung ketahanan keamanan dan peningkatan masyarakat dengan empat komoditas, yaitu udang, lobster kepiting, dan rumput laut.
Keempat, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus berorientasi menyembuhkan dampak terhadap kelestarian lingkungan melalui penguatan regulasi perlindungan kawasan dalam rangka mempertahan ekosistem antara pemerintah bersama dengan masyarakat.
"Terakhir, pengelolaan sampah plastik laut. Kita sudah mencanangkan gerakan nasional Bulan Cinta Laut dimana gerakan ini menekankan pada partisipasi nelayan dan dilakukan untuk mengedukasi kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga laut," ujar dia.
Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai sektor untuk mengembangkan solusi digital inovatif dalam pemantauan, penanggulangan pencemaran, dan konservasi sumber daya laut.
Ketua Prodi Magister Teknik Informatika Binus University, I Gede Putra Kusuma menjelaskan, Binus University sebagai Perguruan Tinggi Indonesia yang telah mengadopsi pemanfaatan teknologi dan digital sejak lama.
"Kurikulum yang terkait dengan transformasi digital, seperti analisis data, kecerdasan buatan, dan pengembangan aplikasi berbasis teknologi terkini dapat mendukung kebijakan KKP dalam mewujudkan Ekonomi Biru," kata dia.
Senada dengan yang disampaikan oleh I Gede, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpad, Yudi Nurul Ihsan juga mengatakan Indonesia memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar.
Dia menambahkan, Universitas Padjadjaran (Unpad) memiliki Fakultas Ilmu Perikanan dan Ilmu Kelautan yang telah banyak menghasilkan banyak lulusan, jaringan alumni yang kuat, dan kemitraan dalam bidang kelautan dan perikanan yang siap mendukung Kebijakan Ekonomi Biru Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Komitmen dalam mendukung serta memperkuat sektor kelautan dan perikanan diwujudkan melalui rencana program kerjasama yang akan dijajaki oleh Binus Graduate Program dan Universitas Padjadjaran, seperti yang ditegaskan oleh Harjanto.
"Binus University dan Unpad saat ini juga sedang mengadakan rencana program kerjasama untuk meningkatkan sumber daya manusia yang dapat bersaing di era digital, mampu memenuhi kebutuhan industri serta mendukung sektor kemaritiman dan perikanan," imbuh dia.
KEYWORD :Binus University Harjanto Prabowo Ekonomi Biru Kementerian Kelautan dan Perikanan Universitas Padj
