Anggota Komisi III DPR RI, Wihadi Wiyanto. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto mengapresiasi kebijakan baru Polri tentang pembuatan surat izin mengemudi (SIM). Aturan tersebut mewajibkan seorang pengemudi untuk memiliki sertifikat verifikasi dari sekolah mengemudi sebelum melakukan pembuatan SIM.
"Saya mendukung sepenuhnya peraturan daripada Polri terkait penerbitan sebuah sim itu harus memiliki sertifikat dari sekolah mengemudi yang terakreditasi," kata Wihadi kepada wartawan, Rabu (21/6).
Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan, adanya aturan ini bukti Polri peduli terhadap situasi lalu lintas saat ini yang carut marut. Terlebih, saat ini banyak pengemudi dan pengendara tidak mematuhi peraturan sehingga mengakibatkan maraknya kecelakaan lalu lintas.
"Nah, dengan adanya verifikasi dari sekolah mengemudi tata cara mengemudi akan menjadi lebih baik. Jadi ini langkah Polri diambil sangat tepat untuk menghadapi situasi lalu lintas saat ini sudah semakin semerawut karena diakibatkan pengemudi yang tidak mengetahui atau tidak memenuhi peraturan-peraturan yang ada dijalan. Sehingga menjadi suatu masalah dijalanan ini dan untuk menghindari kecelakaan-kecelakaan yang fatal diakibatkan oleh kelalaian oleh pengemudi," jelas legislator dapil Jatim IX meliputi Tuban dan Bojonegoro ini.
Sebelumnya, Polri menerbitkan aturan baru terkait penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi (SIM). Salah satu syarat terbarunya adalah memiliki sertifikat verifikasi dari sekolah mengemudi yang terakreditasi.
Aturan itu tertuang dalam Perpolri Nomor 2 Tahun 2023. Perpolri ini diteken Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo per 8 Februari 2023.
Persyaratan administrasi terbaru ini termaktub pada pasal 9, yang memerincikan syarat-syarat untuk penerbitan SIM.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi III Gerindra Wihadi Wiyanto SIM Polri sertifikat
