Wanita juga dilarang masuk universitas dan tidak diizinkan memasuki taman, pusat kebugaran, atau pemandian umum (File: Mohammed Shoaib Amin/AP)
JAKARTA, Jurnas.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dipaksa untuk membuat pilihan yang mengerikan tentang apakah akan melanjutkan operasi di Afghanistan setelah pemerintah Taliban melarang perempuan bekerja untuk organisasi dunia tersebut.
Otoritas Taliban telah memberlakukan banyak pembatasan pada perempuan Afghanistan sejak merebut kekuasaan pada tahun 2021, termasuk melarang mereka mengenyam pendidikan tinggi dan banyak pekerjaan pemerintah.
Pada Desember, mereka melarang perempuan Afghanistan bekerja untuk organisasi non-pemerintah dalam dan luar negeri, dan pada tanggal 4 April memperluasnya ke kantor-kantor PBB di seluruh negeri.
Dalam sebuah pernyataan pada Selasa, misi PBB di Afghanistan mengatakan larangan itu melanggar hukum berdasarkan hukum internasional, termasuk Piagam PBB. Karena alasan itu, PBB tidak dapat mematuhinya.
"Melalui larangan ini, otoritas de facto Taliban berusaha memaksa PBB untuk membuat pilihan yang mengerikan antara tetap dan memberikan dukungan untuk rakyat Afghanistan dan berdiri dengan norma dan prinsip yang harus kita junjung tinggi," katanya.
Taliban Bunuh Dalang ISIS Serangan Bandara Kabul
Pembatasan yang meningkat mengingatkan pada pengambilalihan pertama Afghanistan oleh Taliban antara tahun 1996 dan 2001, ketika PBB mengatakan mereka bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang berulang, terutama terhadap anak perempuan dan perempuan.
"Harus jelas bahwa segala konsekuensi negatif dari krisis ini bagi rakyat Afghanistan akan menjadi tanggung jawab otoritas de facto," kata pernyataan itu.
PBB mempekerjakan sekitar 400 wanita Afghanistan di negara itu, dengan karyawan lokal merupakan bagian terbesar dari angka itu. Awal bulan ini, koordinator kemanusiaan PBB di Afghanistan Ramiz Alakbarov mengatakan, keputusan tersebut melanggar piagam badan dunia tersebut.
"Sangat jelas bahwa tidak ada otoritas yang dapat memberikan instruksi kepada PBB tentang siapa yang harus dipekerjakan," katanya kepada kantor berita AFP. "Kami tidak akan membuat pengecualian."
Sejak larangan diumumkan, PBB telah memerintahkan semua stafnya di Afghanistan, pria dan wanita, untuk tidak melapor ke kantor sampai pemberitahuan lebih lanjut.
Larangan itu memicu kemarahan internasional, dengan otoritas Taliban mendapat kecaman keras. Mereka sejauh ini belum mengeluarkan klarifikasi atau alasan pelarangan PBB.
Secara total, ada sekitar 3.300 warga Afghanistan dalam 3.900 tenaga kerja PBB di negara itu.
Banyak LSM menangguhkan semua operasi di negara itu sebagai protes setelah larangan staf wanita diumumkan pada bulan Desember, menambah kesengsaraan lebih lanjut pada warga Afghanistan, setengah dari mereka menghadapi kelaparan, menurut lembaga bantuan.
Disepakati setelah diskusi berhari-hari bahwa perempuan yang bekerja di sektor kesehatan akan dibebaskan dari keputusan tersebut, meskipun PBB juga menikmati pengecualian umum.
Pembatasan itu juga akan menghambat upaya penggalangan dana oleh PBB pada saat Afghanistan mengalami salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia, kata para pejabat PBB.
PBB menerbangkan $1,8 miliar ke Afghanistan antara Desember 2021 dan Januari 2023, mendanai jalur bantuan bagi 38 juta warga negara dan menopang ekonomi domestik.
Dalam pembatasan lain yang diterapkan pada perempuan Afghanistan sejak 2021, gadis remaja dilarang sekolah menengah, perempuan diusir dari banyak pekerjaan pemerintah, dilarang bepergian tanpa kerabat laki-laki dan diperintahkan untuk menutup diri di luar rumah, idealnya dengan burqa.
Wanita juga dilarang masuk universitas dan tidak diizinkan memasuki taman, pusat kebugaran, atau pemandian umum.
Sumber: Al Jazeera
KEYWORD :Perserikatan Bangsa-Bangsa Afghanistan Taliban Larangan Perempuan Bekerja
