Presiden Joko Widodo memberikan arahannya pada pembukaan Rapat Kerja Nasional membahas Strategi Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta Program Percepatan Penurunan Stunting tahun 2023, Jakarta, Rabu (25/1).
Jakarta, Jurnas.com - Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan TNI dan Polri untuk menjaga keberlangsungan hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam di dalam negeri.
Hal itu disampaikan Jokowi setelah menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri Tahun 2023 di Jakarta, Rabu, (8/2).
“Tugas TNI, Polri adalah menjaga agar namanya industrialisasi, hilirisasi itu berjalan dengan baik di lapangan, tidak terjadi gangguan-gangguan,” kata Jokowi.
Dia juga menekankan mengenai pentingnya hilirisasi sumber daya alam Indonesia untuk menghasilkan nilai tambah perekonomian.
“Temanya yang dipilih TNI, Polri adalah yang berkaitan dengan produktivitas, dengan transformasi ekonomi, saya lebih banyak menyampaikan mengenai pentinganya hilirisasi,” kata dia.
Jokowi juga memerintahkan agar aparat menindak tegas pertambangan dan ekspor ilegal karena dapat mengganggu proses hilirisasi dan industrialisasi.
Di mana, Ekspor sumber daya alam secara ilegal juga dapat mengurangi penerimaan negara.
“Kalau ekspor ilegal misalnya timah masih berjalan, bauksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang,” ujar dia.
Jokowi berharap TNI, Polri, dan jajaran terkait lainnya dapat bergerak cepat menindak pertambangan dan ekspor ilegal, tanpa perlu menunggu penjelasan dari dirinya.
“Sehingga tugas TNI, Polri, kalau di laut ya Polisi Air, Badan Keamanan Laut, TNI AL, misalnya, dan saya kira sudah mengerti apa yang dilakukan tak perlu saya jelaskan,” kata Presiden Jokowi.
KEYWORD :Presiden Jokowi Joko Widodo Hilirasis Sumber Daya Alam Rapim TNI Polri
