Ingin Ganti Posisi Patrialis Akbar, Silakan Daftar

Jakarta - ‎Presiden Jokowi akan membentuk tim seleksi (Timsel) untuk memilih calon pengganti hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna ‎Laoly mengatakan, Patrialis merupakan hakim MK yang ditunjuk pemerintah. Oleh sebab itu, mekanisme pemilihan dilakukan melalui Timsel secara terbuka dan transparan.‎
‎
"Kalau kebetulan Pak Patrialis, itu kan dari unsur pemerintah. Nanti pemerintah, dalam hal ini presiden akan membentuk Timsel secara terbuka, transparan. Nanti siapa yang mau mendaftar, silahkan daftar. Timsel yang akan menilainya," kata Yasonna, usai menghadiri acara Natal di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Sabtu (28/1).

‎Meski demikian, lanjut Yasonna, pembentukan Timsel baru akan dilakukan setelah MK melayangkan surat kepada Presiden Jokowi. "Belum. Nanti. Biar MK yang kasih surat resmi. Nanti prosesnya kan ke Presiden‎," terangnya.

Diketahui, Patrialis ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga menerima suap US$ 20 ribu dan SGD 200 dari pengusaha Basuki Hariman (BHR) dan NG Fenny (NGF) melalui Kamaludin (KM). Pemberian suap ini dilakukan agar usaha Basuki di bidang impor daging tidak terhambat.

Atas dugaaan itu, Patrialis dan Kamaludin yang diduga sebagai penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf c dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Sedangkan Basuki dan Fenny selaku pemberi disangkakan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

KEYWORD :

Hakim MK Patrialis Akbar KPK Tangkap Patrialis

Pangeran William Beri Kabar Terbaru tentang Kesehatan Kate Middleton

KPK Sebut Nilai Gratifikasi Eks Bupati Probolinggo Rp149 Miliar

Sahroni Minta Polisi Gandeng PPATK Bongkar Aktor Utama Penipuan Pinjol

KPK Berpeluang Tetapkan Keluarga SYL Tersangka TPPU

Prabowo Suarakan Ketidakadilan Negara Barat, Bandingkan Palestina dan Ukraina

KPK Buka Suara Soal BAP Saksi Korupsi SYL Bocor

Dewas Bakal Sidang Etik Pimpinan KPK Nurul Ghufron

MA Hukum Bupati Mimika Eltinus Dua Tahun  Penjara