Foto: Sidang kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) di Pengadilan Tipikor Jakarta
Jakarta, Jurnas.com - Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaa Agung (Kejagung) mengakui sejumlah perusahaan mendapatkan persetujuan ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO), salah satunya Sinar Mas Group dan Asian Agri Group.
"Iya dapat," ungkap Jaksa Kejagung, Muhamad di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Selasa (20/9/2022).
Diketahui, Sinar Mas Group hingga Asian Agri Group mendapat `karpet merah` dalam penerbitan persetujuan ekspor CPO.
Perusahaan-perusahaan itu mendapat prioritas penerbitan persetujuan ekspor CPO lantaran telah menghadap Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) saat itu. Hal itu terungkap dalam surat dakwaan Indrasari.
Selain Sinar Mas Group dan Asian Agri Group, perusahaan lain yang disebut mendapat prioritas yakni, Pacific Group, PT Kreasijaya Adhikarya, PT KLK Dumai, dan Synergi Oil. Kemudian, Musim Mas Group, Wilmar Group, dan Permata Hijau Group.
Namun, dari sederatan perusahaan itu, hanya Persetujuan Ekspor Musim Mas Group, Wilmar Group, dan Permata Hijau Group yang diurai secara detail oleh jaksa dalam dakwaan. Jaksa beralasan penjelasan detail terhadap tiga nama itu lantaran yang didakwakan.
"Karena kan ini yang kita sidangkan tiga grup," ujar Muhamad.
Kejagung Sita Mobil Milik Jhonny Plate
Meski demikian, tim jaksa memastikan akan mendalami ihwal persetujuan ekspor CPO terhadap perusahaan-perusahaan tersebut dalam persidangan.
"Prioritas itu seperi apa, yang dimaksud prioritas itu seperti apa kan kita belum dalami, hari ini kan belum selesai. Nanti kita akan ungkap seperti apa," ucap Muhamad.
Dalam surat dakwaan jaksa disebutkan, Farid Amir selaku Direktur Ekspor Produk Pertanian Dan Kehutanan pada Direktorat Perdagangan Luar Negeri Kemendag pada 25 Februari 2022 menyampaikan beberapa pesan melalui group whatsapp `Tim Pemroses` (verifikator).
Di antaranya, pesan untuk memprioritaskan permohonan Persetujuan Ekspor (PE) dari perusahaan yang telah menghadap Indrasari Wisnu Wardhana. Pesan melalui group whatsapp itu disampaikan Farid Amir setelah mendapatkan arahan dari Indrasari Wisnu Wardhana.
"25 Februari 2022, Farid Amir setelah mendapatkan arahan dari Terdakwa Indrasari Wisnu Wardhana, selanjutnya Farid Amir menyampaikan pesan melalui group whatsapp pada yang diantaranya berisi untuk memprioritaskan permohonan PE dari perusahaan yang telah menghadap Terdakwa Indrasari Wisnu Wardhana, yaitu Sinar Mas Group, Musim Mas Group, Wilmar Group, Asian Agri Group, Pacific Group, Permata Hijau Group, PT Kreasijaya Adhikarya, PT KLK Dumai, Synergi Oil," ungkap jaksa.
Atas penyampaian tersebut, Demak Masaulina selaku Sub Koordinator menunjuk Fadro, Sabrina Manora Indriyani, Dina Rahmayanti, Almira Fauzia, dan Fadhlan Organon agar memprioritaskan penerbitan persetujuan ekspor bagi perusahaan yang telah menghadap Indrasari Wisnu Wardhana.
"Dimana verifikasi atas syarat pengajuan data dan dokumen yang kemudian diproses ke dalam sistem INATRADE hanya dilakukan sebagai syarat formalitas saja tanpa melihat kebenaran atas data dan isi dokumen dimaksud," ujar jaksa.
Namun, dari sederatan perusahaan itu, hanya Persetujuan Ekspor Musim Mas Group, Wilmar Group, dan Permata Hijau Group yang diurai secara detail oleh jaksa dalam dakwaan.
Jaksa hanya mengungkap sejumlah pertemuan antara perwakilan perusahaan dengan Indrasari Wisnu Wardhana.
"Pada sekira bulan Januari 2022 setelah berlakunya Permendag 02 tahun 2022, Master Parulian Tumanggor bersama-sama dengan Togar Sitanggang dari Musim Mas Group, Bernard selaku Ketua Umum Asosiasi Minyak Goreng Indonesia dan juga perwakilan Apical Group, Harry Hanawi perwakilan Sinar Mas group, Stanley MA perwakilan Permata Hijau Group, dan Manumpak Manurung perwakilan Asian Agri berkumpul diruangan terdakwa Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, untuk mempertanyakan adanya Permendag No. 2 Tahun 2022," jelas jaksa.
Saat itu, kata Jaksa, Master Parulian Tumanggor bersama dengan Stanley MA perwakilan Permata Hijau Group, dan Togar Sitanggang dari Musim Mas Group meminta penjelasan tentang pengertian Domestic Market Obligation (DMO) 20% dan Domestic Price Obligation (DPO) kepada Indrasari Wisnu Wardhana.
"Kemudian Terdakwa Indrasari Wisnu Wardhana menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan DMO adalah kewajiban dari para eksportir untuk mendistribusikan 20% CPO dan RBD palm olein ke dalam negeri yang dibuktikan dengan faktur pajak, PO dan DO," kata jaksa.
Pertemuan lain yang diungkap dalam surat dakwaan terjadi pada 2 Maret 2022 sore. Dimana saat itu Indrasari Wisnu Wardhana menerima sejumlah pihak yang mewakili sejumlah perusahaan. Termasuk salah satunya perwakilan dari Sinar Mas.
"2 Maret 2022 sekitar jam 6 sore, Stanley MA Tukiyo bersama dengan Harijanto Hanawi dari Sinar Mas, Bernard Riedo dari Apical, Ernest Gunawan dari Musim Mas, Edwin dari Wings Group, Tumanggor dari Wilmar Group, dari PT. Bina Karya Prima, Mustofa Daulay dari KLK Group mengadakan pertemuan dengan Terdakwa Indrasari Wisnu Wardhana diruangan Dirjen Perdagangan Luar Negeri," ujar jaksa.
Pertemuan itu juga diwarnai minum wine bersama. Dimana wine itu dibawa oleh Stanley MA. Pertemuan tersebut berlangsung sampai tanggal 3 Maret 2022 jam 03.00 dini hari.
"Dalam pertemuan tersebut Stanley MA membawa minuman Wine untuk diminum bersama," kata jaksa.
Pada pertemuan tersebut, sambung jaksa, Stanley MA menanyakan kepada Indrasari Wisnu Wardhana apakah Persetujuan Ekspor (PE) Permata Hijau Group bisa diterbitkan.
"Selanjutnya pada tanggal 03 Maret 2022 Terdakwa Indrasari Wisnu Wardhana langsung menyetujui beberapa Persetujuan Ekspor (PE) tanpa melakukan verifikasi kebenaran dokumen permohonan dan tanpa melakukan verifikasi untuk memastikan apakah realisasi distribusi minyak goreng ke dalam negeri sudah sesuai dengan yang telah ditentukan dalam syarat-syarat penerbitan PE CPO dan turunannya," ujar jaksa.
KEYWORD :Kejagung Korupsi Ekspor Migor CPO Sinar Mas Group Asian Agri
