Ketua Umum Partai Parsindo, HM. Jusuf Rizal
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Umum Partai Parsindo KRH. HM. Jusuf Rizal mengusulkan kepada pemerintah agar meninda atau mengkaji ulang kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Jusuf Rizal menilai kebijakan itu belum tepat diambil, karena kondisi masyarakat masih susah sehingga berisiko terjadi gejolak di bawah.
“Jika menyangkut perut, rakyat bisa melakukan apa saja. Jika menyangkut perut yang lapar karena harga yang tidak terjangkau, rakyat akan mudah tersulut. Pemerintah perlu kalkulasi risiko ekonomi dan politiknya,” tambah Jusuf Rizal menjawab pertanyaan para wartawan di Jakarta, Minggu (4/9/2022).
Ketika ditanya apa usulan Partai Parsindo? Jusuf Rizal menjelaskan seharusnya masalah ini dibicarakan oleh pemerintah dengan DPR maupun masyarakat guna memperoleh masukan. Tidak bisa hanya berdasarkan perspektif ekonomi dan politik penguasa dan mengabaikan suara rakyat.
Sebagai sumbang saran kepada pemerintah Partai Parsindo mengusulkan agar pemerintah mengkaji ulang kenaikan harga BBM untuk Pertaline naik 31%, Solar 25% dan Pertamax 14% dengan mencari solusi lain karena kesulitan keuangan pemerintah.
Hukuman Valencia Disunat La Liga, Kok Gitu?
Adapun usulan alternatif dari Partai Parsindo, antara lain menunda berbagai pembangunan untuk keseimbangan keuangan negara. Menekan tingkat kebocoran Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan pengetatan anggaran diberbagai sektor.
Partai Parsindo juga mengusulkan pemotongan gaji para pejabat, mulai DPR, MPR, DPD, Direksi BUMN hingga level tertentu ASN. Kemudian menaikkan pajak barang mewah yang lebih tinggi, karena hanya dinikmati segelintir masyarakat Indonesia.
Ngeri, Kapal Induk China Lintasi Selat Taiwan
Yang lebih menarik, Partai Parsindo minta kepada pemerintah melegalkan perjudian dengan dikontrol ketat, sebab ini bisa mendatangkan pemasukan bagi negara. Bila perlu buat wisata judi di tempat-tempat tertentu yang diawasi ketat.
“Kasus Ferdy Sambo yang terkait dengan judi online, menunjukkan potensi besar. Daripada hanya dikelola kelompok tertentu dan tidak menjadi pendapatan negara, legalisasi saja. Menteri Keuangan bisa hitung daripada ambil kebijakan yang menyengsarakan rakyat,” tegas Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media dan Online Indonesia) itu.
Jusuf Rizal menambahkan banyak raja-raja judi di luar negeri ingin membangun bisnisnya di Indonesia, namun terhalang kebijakan pelarangan judi. Jika dikelola ini akan menambah pendapatan dan juga pariwisata bagi Indonesia.
KEYWORD :Partai Parsindo HM. Jusuf Rizal BBM Bersubsidi Judi Ferdy Sambo
