Minggu, 19/05/2024 19:53 WIB

Anggota DPR: BRIN Butuh Ruang Pertemuan, bukan Renovasi Bangunan untuk Ruang Tidur

Dewan Pengarah harusnya memberikan arah yang bernas dan jitu bagi pengembangan riset dan teknologi di tanah air. Bukan malah menjadi beban baru bagi BRIN.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto. (Foto: Dok. Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Program renovasi ruang kerja Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menghabiskan biaya sebesar Rp 6,1 miliar terus menuai kecaman. Salah satunya juga datang dari Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto.

Dia tegaskan, program tersebut sangat tidak pantas dilaksanakan karena menghabiskan biaya yang relatif besar. Seharusnya, anggaran BRIN sebesar itu digunakan untuk kegiatan riset yang hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bukan untuk menyediakan ruang tidur bagi pimpinannya.

"Sebaiknya memang ditunda dulu kalau memang tidak mendesak. Mengingat kondisi keuangan negara yang terbatas. Ketua dan Anggota Dewan Pengarah BRIN ini kan umumnya adalah tokoh atau pejabat di lembaga lain, yang sudah memiliki ruang kerja,” kata Mulyanto dalam keterangan resmi yang dikirimkan ke Jurnas.com, Senin (18/7).

“Jadi yang dibutuhkan mereka adalah ruang pertemuan untuk mendiskusikan berbagai hal yang dapat bersifat co-working space. Jadi tidak perlu pengadaan baru," imbuhnya.

Mulyanto menerangkan, angka Rp 6 miliar untuk renovasi ruang kerja tersebut cukup fantastis. Mengingat kondisi keuangan negara saat ini sedang kembang-kempis akibat mensubsidi komoditas migas.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menambahkan, daripada untuk merenovasi ruang kerja lebih baik anggaran sebesar itu dipakai untuk kegiatan lain yang lebih penting.

"Dewan Pengarah harusnya memberikan arah yang bernas dan jitu bagi pengembangan riset dan teknologi di tanah air. Bukan malah menjadi beban baru bagi BRIN," tegas Mulyanto.

Dia mengingatkan, saat ini masih banyak kegiatan prioritas lain yang perlu dituntaskan BRIN. Misalnya proses penggabungan lembaga penelitian di berbagai kementerian yang masih belum selesai, soal administrasi pemindahan orang (peneliti), barang, laboratoriun, gedung, termasuk program dan anggaran, yang masih terlihat amburadul.

"Ini perlu diselesaikan dan ditata sampai tuntas," ungkap Mulyanto.

Dia menambahkan, saat ini BRIN harus kerja keras untuk menyelesaikan PR tersebut. Karena itu dibutuhkan komitmen dari seluruh pimpinan BRIN agar dapat mengejar ketertinggalannya. Bukan malah menambah PR baru yang tidak dapat diselesaikan.

"BRIN membutuhkan orang yang mau kerja keras. Bukan orang yang mau leyeh-leyeh, duduk manis di ruang kerja yang mahal," demikian kata Legislator Dapil Banten III ini.

 

KEYWORD :

Warta DPR Komisi VII Mulyanto PKS BRIN renovasi Dewan Pengarah




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :