Sejumlah tokoh nasional menandatangani Pakta Kohesi Kebangsaan (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Sejumlah tokoh nasional menandatangani pakta Kohesi Kebangsaan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI), dalam acara Sosialisasi Empat Konsensus Kebangsaan di Gedung Nusantara 4, Gedung DPR/MPR Jakarta, pada Sabtu (11/6).
Kegiatan bertajuk `Reinvensi Keindonesiaan Kita, Kepemimpinan, Keindonesiaan, dan Patriotisme dalam Indonesia Pascapandemi` ini dilakukan sebagai komitmen bersama dalam mengedepankan Kohesi Kebangsaan untuk mengatasi polarisasi yang terjadi di tengah masyarakat.
Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Umum ILUNI UI Andre Rahadian atas kesepakatan bersama para alumni UI pimpinan partai politik dan wakil dari pemerintahan, yakni Wakil Ketua MPR RI Rerie L. Moedidjat, Wakil Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani.
Juga, Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi, Anggota DPR RI dan Sekjen PAN Eddy Soeparno, Kepala Staf Presiden PKS Pipin Sopian, Anggota DPR RI dan Waketum Partai Gerindra Fadli Zon, dan Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin.
Dalam deklarasi tersebut, Ketua Umum ILUNI UI Andre Rahadian menyatakan komitmen berisi teks dukungan para alumni UI dalam gerakan Kohesi Kebangsaan.
Jelang Lebaran, UI Bagikan 2.700 Paket Sembako
"Kami putera dan puteri almamater bersepakat bahwa kohesi kebangsaan diperlukan dalam masyarakat yang terpolarisasi. Sebagai bangsa yang majemuk, teridiri atas keragaman tempat, etnis, bahasa, budaya, agama, dan ideologi, maka perbedaan menjadi sesuatu yang harus diterima," ucap Andre.
Lebih lanjut, Andre menjelaskan, Kohesi Kebangsaan adalah sebuah gerakan yang membawa pesan bahwa dalam perbedaan tidak harus saling serang. Berbeda juga bukan berarti tidak bisa bekerja sama dalam mewujudkan cita-cita pembangunan dan melakukan kerja-kerja nyata.
"Silaturahmi kali ini yang dilakukan setelah merayakan Idulfitri mewujudkan cita-cita kita dalam mengingatkan kembali gerakan Kohesi yang kita majukan," imbuh dia.
Menurut Andre, saat ini bangsa Indonesia masih menghadapi permasalahan dan tantangan. Kontestasi pemilu yang sudah berlalu tiga tahun lalu masih menyisakan polarisasi di masyarakat. Hal ini diperkuat dan ditambah dengan pandemi selama dua tahun dan geopolitik di sekitar. Oleh karena itu, Andre berharap masyarakat dan alumni menghindari tindakan sepeti labeling, framing, dan doxing yang akan mencerai-beraikan bangsa.
"Upaya menjalin sinergi ini kami lakukan dengan mengadakan berbagai audiensi. Dalam kesempatan ini, ILUNI UI menyampaikan dukungan penuh untuk program Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan MPR RI dan berharap akan ada sinergi yang lebih lanjut antara MPR RI dan gerakan Kohesi Kebangsaan ILUNI UI, ke depan gerakan Kohesi Kebangsaan dikokohkan dalam Lembaga Forum Diskusi Salemba ILUNI UI langsung di bawah ILUNI UI, untuk mengawal isu kebangsaan, menjaga keindonesiaan untuk ke depan," jelas dia.
Sementara itu dalam sambutannya Wakil Ketua MPR RI Rerie L. Moerdijat berharap para alumnus perguruan tinggi ikut aktif merajut kembali persatuan dan kesatuan bangsa untuk mengikis polarisasi di tengah masyarakat, demi memperkokoh keindonesiaan.
"Upaya kita melakukan rekonsiliasi pasca kontestasi politik 2019 lalu, terkendala oleh pandemi Covid-19. Sekarang ketika kondisi sudah membaik, kita berharap upaya merajut kembali nilai-nilai kebangsaan kita dilanjutkan untuk menjawab tantangan di depan," terang dia.
Selain itu, dia juga mendorong agar ILUNI UI dan UI mengambil peran dalam edukasi proses kebangsaan, termasuk ketika berpolitik. ILUNI UI juga diharapkan berperan dalam menjahit kembali perpecahan yang terjadi akibat polarisasi. Apalagi, saat ini situasi dan kondisi politis dalam dan luar negeri tidak mudah.
"Saya ingin mengajak kawan-kawan dari ILUNI UI untuk mengambil peran secara nyata, tampil di berbagai kesempatan, bukan hanya di panggung politik tapi juga semua lini untuk dapat mengambil peran secara nyata," ajak dia.
Dalam penyampaiannya, Wamendes Budi Arie Setiadi menegaskan, politik identitas harus diakhiri pada tahun 2024 karena akan memecah-belah bangsa. Apalagi Indonesia akan menghadapi tantangan jebakan negara-negara kelas menengah. Untuk itu, politik identitas, SARA, dan politik-politik lain harus disapu bersih dari panggung demokrasi.
"UI dan Bung Andre punya peran penting untuk menghilangkan sekat-sekat karena demokrasi kita sudah hampir 24 tahun sejak reformasi. Jadi kita harus buat lebih maju lagi dengan isu-isu dan tawaran-tawaran cerdas, lebih programatik, lebih berbobot, sehingga diskusinya lebih mencerahkan dan mencerdaskan," tutur dia.
KEYWORD :Kohesi Kebangsaan Tokoh Nasional ILUNI UI Universitas Indonesia
