Menaker Hanif Dhakiri saat sidak di Cileungsi Bogor Rabu (28/12) lalu.
Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, mengapresiasi sidak yang dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri, terhadap tenaga kerja asing (TKA) pada sebuah perusahaan peleburan baja di Cileungsi Bogor pada Rabu (228/12) lalu. Namun, Komisi IX DPR masih tetap menunggu tindak lanjut dari hasil panja pengawasan TKA ilegal.
Menurut Saleh, hasil sidak tersebut membuktikan bahwa memang ada masalah TKA di Indonesia. Persoalan tersebut tidak hanya terkait izin masuk, tetapi termasuk penyalahgunaan dokumen. Jadi, tambah Saleh, tidak perlu disangkal lagi, yang penting mencari solusi dan jalan keluar.
Anggota DPR perwakilan Dapil Sumut II itu menekankan bahwa sidak seperti dilakukan Menaker itu sangat penting dilakukan. Tidak hanya pada saat isunya mencuat saja, tetapi harus dilakukan secara berkala. Aparat Penyidik PNS perlu melakukan koordinasi agar sidak seperti itu dapat berjalan efektif.
"Mudah-mudahan sidak yang dilakukan ini bukan hanya sekedar memadamkan lilin. Tetapi sudah menjadi program besar Kemenaker. Saya kira, semua pihak akan mendukung langkah tersebut," ucap Saleh Daulay, dari perbincangan dengan jurnas.com via pesan seluler pada Jumat (30/12) pagi.
Komisi IX, yang merupakan partner kerja Menaker, lebih menekankan untuk peningkatan pengawasan, masih ada rekomendasi lain yang diminta untuk dilaksanakan. Terutama, menurut Saleh Daulay, menjatuhkan tindakan tegas kepada para TKA ilegal yang melanggar peraturan yang telah ditentukan pemerintah Indonesia.
"Kemarin waktu sidak, Menaker kan menemukan adanya pelanggaran. Mestinya, itu ditindak tegas. Kalau perlu, tindakan dalam bentuk projustisia. Ini penting agar mereka tidak mengulang lagi," jelas Saleh Daulay.
Oleh karena itu, pemerintah perlu pula menindak tegas, selain TKA ilegalnya, adalah perusahaan pengerah TKA yang sengaja mendatangkan pekerja asing secara ilegal. Komisi IX, menurut Saleh Daulay, masih melihat tindakan yang diambil masih lebih banyak bersifat administratif.[]
saleh partaonan daulay sidak menaker hanif dhakiri
