Ilustrasi Sapi yang mengidap PMK. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi IV DPR RI Haerudin mengingatkan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk benar-benar memperhitungkan persiapan pelaksanaan vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) di Indonesia.
Dirinya tidak ingin rencana ini berjalan pincang akibat ditopang dengan anggaran yang tidak memadai.
“Kalau, hari ini kita punya pilihan yang paling mungkin dengan impor vaksin, berapa jutakah impor yang perlu dilakukan, dari manakah anggaran itu? Kan kita (Indonesia) ini butuh percepatan, butuh realokasi, dari anggaran mana yang mau digeser untuk penyelamatan (PMK)?” tanya Haerudin dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Dirut Perum Bulog, dan PT Berdikari di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (23/5).
Politikus PAN itu memahami proses vaksinasi PMK memainkan peran besar dalam menekan penyebaran yang menjangkiti hewan ternak. Akan tetapi, menantikan proses vaksinasi yang belum terlaksana hingga kini memiliki risiko besar.
Seperti pandemi Covid-19 yang menjangkit manusia, ia mengungkapkan PMK perlu ditangani dengan sejumlah rencana alternatif. Sehingga, para peternak bisa segera mengantisipasi penyebaran PMK tanpa harus menunggu tahapan vaksinasi yang lama.
“Mungkin (berikan) pilihan-pilihan (kepada) para peternak kita. Ikhtiar di luar vaksin perlu didorong prosesnya seperti ikhtiarnya Kementan melawan Covid-19 dengan Eucalyptus, dan saya mendukung,” terangnya.
Terakhir, anggota dapil Jawa Barat XI itu meminta PT Berdikari dan PT Perum Bulog agar menjalankan kewajiban yang diamanatkan oleh negara untuk mengamankan pasokan daging, terutama jelang Hari Raya Idul Adha.
“Pengamanan pasokan daging ini cukup vital agar kenaikan harga daging tetap terkendali,” tandasnya.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi IV Haerudin Kementan PMK peternak vaksinasi
