Tersangka kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster Edhy Prabowo
Jakarta, Jurnas.com - Tim jaksa eksekukor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang.
Edhy Prabowo bakal menjalani pidana penjara selama 5 tahun atas kasus tindak pidana korupsi terkait perizinan ekspor benih bening lobster atau benur. Eksekusi ini sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor : 942K/Pid.Sus/2022 tanggal 7 Maret 2022.
"Terpidana dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 5 tahun dikurangi dengan masa penahanan sejak ditahap penyidikan," kata Plt Juru Bucara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (6/4).
Jaksa KPK juga mengeksekusi putusan denda terhadap Edhy sebesar Rp400 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Selain itu, Ali mengatakan, Edhy diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp9,6 Miliar dan USD77.000 yang harus dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
Sekretaris MA Hasbi Hasan Penuhi Panggilan KPK
"Apabila tidak membayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal hartanya tidak mencukupi maka dipidana penjara selama 3 tahun," kata Ali.
Edhy pun dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun, terhitung sejak selesai menjalani pidana pokok.
Diperiksa KPK 3 Jam, Bos Maspion Group Bungkam
Diketahui, Mahkamah Agung (MA) memotong hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjadi 5 tahun penjara. Edhy dinilai telah bekerja baik selama menjabat menteri kelautan dan perikanan.
Di mana, Edhy telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia.
Vonis MA lebih ringan dari putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menghukum Edhy 9 tahun penjara. Selain itu, mencabut hak politik selama 3 tahun setelah Edhy selesai menjalani masa pidana pokok.
Edhy turut dihukum pidana denda Rp400 juta subsidair 6 bulan kurungan dan pidana pengganti sebesar Rp9.687.447.219 dan US$77.000 dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan.
Edhy Prabowo dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama terkait penetapan izin ekspor benih lobster. Dia dinilai terbukti menerima suap sebesar US$77.000 atau sekitar Rp1,12 miliar dan Rp24,62 miliar.
KEYWORD :KPK Menteri KKP Edhy Prabowo Dieksekusi Korupsi Benuh Lobster
