Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin. (Foto: Parlementaria)
Jakarta, Jurnas.com - Kenaikan harga pangan dan energi seperti BBM dan LPG, telah menjadi pukulan bagi daya beli mayoritas masyarakat. Kenaikan tersebut juga diduga telah menaikkan angka kemiskinan di Indonesia.
Hal itu sebagaimana diutarakan Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin kepada wartawan, Senin (4/4).
“Saya meyakini, bahwa kenaikan harga komoditas strategis seperti pangan dan energi ini telah berdampak luas pada rakyat Indonesia terutama terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah. Ada sekitar 115 juta kelas menengah dan masih ada ratusan juta rakyat menengah kebawah yang terguncang dengan persoalan kenaikan harga ini. Pemerintah harus chek, dan temukan solusi agar persoalan ini tidak terus berlanjut,” jelasnya.
Legislator Dapil Sulawesi Selatan II ini mengatakan, masyarakat telah terpukul dengan sejumlah harga pangan masih bertahan di harga tinggi, mulai dari minyak goreng hingga cabai rawit merah.
“Di sisi lain, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 Persen dan kenaikan harga Pertamax, serta Solar non subsidi pun terjadi. Bahkan solar subsidi terjadi kelangkaan padahal BBM ini menjadi andalan transportasi logistik untuk mendistribusi pangan dari sentra produksi ke konsumen,” terang Akmal.
Lebih jauh Politikus PKS ini menjelaskan, persoalan minyak goreng yang merupakan janji pemerintah untuk menyediakan subsidi dengan harga 14 ribu rupiah hanya isapan jempol belaka. Minyak goreng curah masih terpantau dengan harganya Rp 19.875 per kilogram. Sedangkan minyak goreng kemasan premium melimpah di pasar dengan harga hingga 50 ribu rupiah per 2 Liter.
“Ada kondisi, rakyat tidak punya pilihan dalam membeli produk pangan berupa minyak goreng ini. Di sisi lain ada janji minyak goreng dengan harga ketetapan pemerintah, tapi barangnya tidak ada. Ini sama saja omong kosong,” ketus Akmal.
Dia menegaskan, pemerintah harus menjadi price leader untuk semua komoditas strategis seperti pangan dan energi. Sebab, dalam persoalan minyak goreng swasta berkuasa penuh terhadap harga. Sementara pemerintah yang memiliki kekuasaan tidak mampu mengendalikan pasar yang dikuasai swasta. Padahal, pemerintah mampu mengendalikan minyak goreng subsidi mulai dari harga hingga ketersediaannya, termasuk distribusinya.
“Kondisi saat ini, dapat dipastikan gini rasio meningkat tajam. Yang kekurangan semakin menderita, dan ada sebagian orang yang meningkat kekayaannya akibat pandemi. Tapi pemerintah mesti sadar, bahwa peningkatan jumlah penduduk miskin makin besar, sehingga perlu keterampilan tingkat tinggi di kabinet pemerintah ini untuk mengatasi persoalan mundurnya kualitas SDM negara kita akibat kemiskinan”, demikian Andi Akmal Pasluddin.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Warta DPR Komisi IV PKS Andi Akmal Pasluddin minyak goreng pangan kemiskinan
