Sesditjen GTK Kemdikbudristek, Nunuk Suryani (Foto: Muti/Jurnas.com)
Jakarta, Jurnas.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) merespons keluhan banyak sekolah swasta, yang kehilangan tenaga pendidiknya pasca lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Para guru sekolah swasta yang lulus PPPK ini, ditarik ke sekolah negeri untuk mengisi kekosongan formasi. Akibatnya, sekolah swasta menjerit.
Terkait hal ini, Sekretaris Ditjen GTK Kemdikbud, Nunuk Suryani menyebut permasalahan itu masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, sekaligus menjadi evaluasi bagi seleksi PPPK tahap ketiga yang rencananya digelar tahun ini.
"Ini menjadi perhatian khusus bagi kami juga. Karena bukan cuma yayasan yang ditinggalkan gurunya. Guru negeri yang direbut posisinya (oleh guru PPPK) juga masalah," kata Nunuk dalam dialog bersama Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik) pada Selasa (8/2) kemarin.
Guna mencari jalan keluar, lanjut Nunuk, Kemdikbudristek sudah menggelar pertemuan dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), dan mendengar banyak masukan. Di antaranya, menyertakan izin atau rekomendasi dari ketua yayasan bagi guru sekolah swasta, sebelum mendaftar seleksi PPPK.
"BMPS ingin melakukan judicial review terkait UU ASN. Karena bagi mereka, negeri atau swasta sama-sama mendidik anak bangsa," terang dia.
Nunuk menambahkan, tahun ini kuota guru PPPK sudah ditetapkan sebanyak 758 ribu. Nunuk mengklaim jumlah ini untuk menyelesaikan masalah guru honorer, supaya pada 2023 nanti tidak tersisa lagi tenaga honorer.
"Kami harap 758 ribu itu lulus semua. Kalau tidak, tahun depan kita punya PR lagi soal guru honorer. Kalau lulus semua, kita (nantinya) hanya akan merekrut untuk guru pensiun, yang (seleksinya) melalui PPG Prajabatan," tutup dia.
KEYWORD :Guru Swasta Sekolah Negeri Kemdikbudristek Nunuk Suryani
