Rabu, 22/05/2024 07:04 WIB

Penolakan Menguat, Boris Johnson Didesak Mundur

Mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson kiat menguat. Sejumlah anggota parlemen dari Partai Konservatif, mendesak Johnson mundur dari kursinya, menyusul kasus pelanggaran protokol Covid-19 di Downing Street 10 terus bergejolak.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, didampingi petani setempat Matt Shervington-Jones, memeriksa operasi telur selama kunjungan ke Farm Shervington, St. Brides Wentlooge dekat Newport, Wales, Inggris, 30 Juli 2019. (Foto: Adrian Dennis)

London, Jurnas.com - Mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson kiat menguat. Sejumlah anggota parlemen dari Partai Konservatif, mendesak Johnson mundur dari kursinya, menyusul kasus pelanggaran protokol Covid-19 di Downing Street 10 terus bergejolak.

Mantan menteri Nick Gibb adalah kader Partai Konservatif terbaru yang menyerahkan mosi tidak percaya, pada kasus pesta di Downing Street 10, kediaman perdana menteri, yang digelar selama penguncian nasional (lockdown).

Sementara itu, anggota parlemen Partai Konservatif, Stephen Hammond, kini mulai bimbang untuk menaruh kepercayaannya pada Boris Johnson.

Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Nadine Dorries bersikeras bahwa "sebagian besar" anggota parlemen Konservatif mendukung Johnson.

Diketahui, Daily Mirror melaporkan foto Johnson sedang memegang bir di pesta ulang tahun telah diserahkan ke polisi, yang menyelidiki adanya pelanggaran protokol Covid-19.

Surat kabar itu mengatakan bahwa gambar Johnson memegang bir adalah satu dari 300 foto yang diserahkan ke penyelidikan Polisi Metropolitan, ke dalam 12 dugaan pertemuan dan diperkirakan diambil oleh fotografer resmi PM, yang didanai oleh pembayar pajak.

Dikatakan, perdana menteri memegang sekaleng bir di sebuah acara di Ruang Kabinet No.10 pada Juni 2020, bersama Kanselir Rishi Sunak, yang memegang minuman ringan. Pada saat itu, pertemuan lebih dari dua orang di dalam ruangan dilarang oleh hukum.

Menulis di Daily Telegraph, dikutip dari BBC pada Minggu (6/2), Gibb yang menjabat di bawah tiga perdana menteri, mengatakan konstituennya "marah dengan standar ganda" dan "untuk memulihkan kepercayaan, kami perlu mengganti perdana menteri".

Dia mengatakan pembatasan Covid yang diberlakukan oleh Johnson "secara terang-terangan diabaikan" di Downing Street. PM juga dinilai berbohong pada Desember lalu, ketika dia mengatakan kepada House of Commons bahwa tidak ada pesta.

Stephen Hammond, anggota parlemen Konservatif untuk Wimbledon, mengatakan kepada BBC Radio 4`s Week di program Westminster, "Saya pikir semua rekan Konservatif, yang semuanya saya tahu, ada di dalamnya untuk mencoba melakukan yang terbaik untuk konstituen mereka, dan negara akan bergulat dengan hati nurani mereka akhir pekan ini."

Hammond mengatakan dia belum menyerahkan surat tidak percaya pada perdana menteri, tetapi akan mempertimbangkan langkah selanjutnya "dengan sangat hati-hati selama akhir pekan".

KEYWORD :

Boris Johnson Partai Konservatif Kasus Pelanggaran Covid-19




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :