Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menerima audiensi Bupati Tapin, diwakili Asisten Administrasi Umum beserta jajarannya dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (DPPKB) Kabupaten Tapin di Kantor BKKBN Pusat.
JAKARTA, Jurnas.com – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menerima audiensi Bupati Tapin, diwakili Asisten Administrasi Umum beserta jajarannya dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (DPPKB) Kabupaten Tapin di Kantor BKKBN Pusat.
Audiensi ini membahas agenda konsultasi/ koordinasi kebijakan dan regulasi percepatan penurunan stunting (PPS) dan tim pendamping keluarga di Kabupaten Tapin. Selain itu juga dibahas tentang bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).
"Di Kabupaten Tapin dalam rangka percepatan penurunan stunting telah dibentuk tim pembina keluarga yang terdiri dari 182 kelompok dengan jumlah kader sebanyak 546 orang, yang tersebar di semua desa Kabupaten Tapin," jelas Asisten Administrasi Umum Kabupaten Tapin membuka acara audiensi.
Ia menyampaikan beberapa kendala ditemui dikarenakan Kabupaten Tapin memiliki daerah pegunungan dan perairan sehingga membutuhkan kendaraan operasional seperti perahu dan kendaraan bermotor lainnya untuk pelayanan KB di desa-desa.
Dikatakan oleh Kepala DPPKB Kabupaten Tapin bahwa di 2021 realisasi anggaran DAK 96,41 persen. Sedangkan BOKB mencapai 98,71 persen. Hal ini membuktikan bahwa pelayanan KB sangat diperlukan oleh warga di Kabupaten Tapin.
Pelayanan-pelayanan KB di Kabupaten Tapin selalu dilakukan setiap ada momen seperti Hari Kontrasepsi Sedunia, Hari Keluarga Nasional, Ulang Tahun Kabupaten dan Hari Kemerdekaan RI. Sehingga, ia berharap di 2022 BKKBN bisa memfasilitasi kebutuhan tersebut.
Pada kesempatan tersebut, Hasto menjelaskan bahwa anggaran KB dari dulu di kabupaten/kota sangat kecil karena memang anggaran daerah memang tidak banyak.
"Makanya kemudian kami sengajakan anggaran yang biasanya di BKKBN Provinsi, kami geser ke dinas-dinas KB kabupaten/kota. Ini termasuk nanti ada dana penggerakan untuk menggerakkan akseptor. Kalau tahun ini kita baru mengalokasilan Rp 4 miliar mudah-mudahan kalau Menteri keuangan membuat kebijakan tahun ini kita bisa tambah lagi untuk dialokasikan DAK atau BOKB," jelas Hasto.
Hasto juga mengemukakan, untuk mencapai akseptor KB memang butuh inovasi-inovasi terlebih di masa pandemi COVID-19. Ia berharap DPPKB Tapin bisa membuat pelayanan KB serentak di semua desanya tanpa harus berkerumun agar akseptor KB bisa mendapatkan pelayanan KB.
Selain itu, pelaksanaan tim pendamping keluarga juga dimaksimalkan agar nanti pencegahan dan penanganan stunting bisa lebih baik. Tim tersebut diharapkan bisa mendampingi para calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan bayi untuk mencegah stunting, kematian ibu dan bayi tutupnya.
KEYWORD :Kalimantan Selatan BKKBN) Hasto Wardoyo pendamping keluarga
