Wakil Ketua Fraksi PKS, Mulyanto. (Foto: Parlementaria)
Jakarta, Jurnas.com - Rencana Kebijakan Pemerintah yang akan menghapus BBM jenis premium harus diikuti dengan menurunkan harga BBM jenis Pertalite. Hal ini perlu dilakukan sebagai bukti alasan Pemerintah menghapus premium benar-benar karena faktor lingkungan dan bukan karena faktor komersil.
Demikian diutarakan Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto dalam keterangan resmi, Selasa (28/12).
Menurut dia, penghapusan premium dapat diartikan Pemerintah lepas tanggung jawab dalam menyediakan bahan bakar minyak yang terjangkau untuk rakyat dengan dalih lingkungan. Harusnya keinginan Pemerintah memperbaiki lingkungan tidak serta merta menghapus kewajiban Pemerintah menyediakan BBM murah bagi rakyat.
“Jadi kalau premium akan dihapus, karena logika lingkungan, maka Pemerintah harus menugaskan Pertamina menjual pertalite seharga premium," tegas dia.
Mulyanto menegaskan lagi, Pemerintah harus mengubah cara pandang penyediaan BBM bagi rakyat. BBM jangan sekedar dipandang sebagai komoditas komersil yang dijual dengan harga pasar. Pemerintah punya tanggung jawab melayani rakyat untuk mendapatkan bahan bakar minyak yang terjangkau dalam rangka mensejahteraka mereka. Mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah amanat konstitusi bagi Pemerintah.
Putin Tuding Pihak Ini Ingin Kacaukan Rusia
"Jadi silakan saja Pemerintah menggunakan BBM jenis apapun yang lebih baik bagi lingkungan, asalkan harganya terjangkau bagi rakyat," ujarnya.
Mulyanto menambahkan, masyarakat bukannya tidak ingin menggunakan BBM bersih, namun di tengah kondisi ekonomi yang masih lemah akibat pandemi, mereka lebih memilih BBM murah yang terjangkau.
MK Harus Tolak Uji Materi UU Pemilu
Pemerintah, lanjutnya, jangan sekedar membebek standar global untuk mengurangi emisi karbon, tanpa memperhatikan kemampuan masyarakat. Pemerintah seharusnya dapat menyelaraskan antara kepentingan global dengan kepentingan masyarakat. Jangan sampai untuk menjaga agenda global masyarakat yang dikorbankan.
"Saya miris melihat argumentasi tipu-tipu yang dibangun Pemerintah. Distribusi dan barang di lapangan dikurangi, sehingga langka, namun logika yang dibangun adalah penggunaan premium turun," kata Mulyanto.
“Pemerintah sebaiknya fokus memperbaiki sektor hulu dan membangun kilang-kilang minyak, sehingga impor BBM dapat dikurangi dan mampu menyediakan BBM terjangkau untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini.
KEYWORD :Warta DPR Komisi VII PKS BBM Premium Pertalite Mulyanto
