Nelayan kembali setelah menangkap ikan. (Foto : Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah dinilai sangat penting mengembangkan beragam infrastruktur dasar guna membantu pertumbuhan industri pengolahan perikanan di luar Jawa.
Penilaian tersebut disampaikan Pengamat perikanan, yang juga Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat (10/12).
"Pastikan infrastruktur dasarnya terpenuhi, mulai dari listrik, jalur transportasi, dan armada pendukungnya," kata Abdul Halim.
Menurut Halim, berbagai hal itu vital diperlukan bagi pengembangan industri pengolahan perikanan, khususnya di daerah lumbung ikan di Indonesia timur, agar industri pengolahan perikanan juga tidak menumpuk di Pulau Jawa.
Selain itu, Abdul mengemukakan pihak pemda seperti di Maluku dan Papua dapat terus meningkatkan kolaborasi antarprovinsi di setiap wilayah pengelolaan perikanan (WPP) yang terkait dengan mereka.
Sedangkan terkait Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), ia menyatakan program tersebut perlu didukung oleh kesiapan pemerintah dan pelaku usaha perikanan termasuk nelayan.
Hal tersebut, lanjutnya, adalah untuk memastikan mata rantai bisnis perikanannya berjalan, mulai dari kepastian hukum, pasokan bahan baku yang reguler, dan insentif kesejahteraan yang bisa dinikmati oleh setiap pelaku usaha.
Ia berpendapat bahwa selama ini kesuksesan ekspor yang terjadi dari sejumlah SKPT umumnya masih berupa contoh saja atau kasuistik.
Untuk itu, ujar dia, penting pula agar ada peta jalan guna menggerakkan semua pihak dalam memanfaatkan sumber daya ikan yang tidak hanya berorientasi kepada ekspor, tapi juga untuk pemenuhan dalam negeri.
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan fokus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan selaras dengan kebutuhan yang diperlukan oleh dunia usaha industri kelautan dan perikanan nasional.
"Pendidikan yang dilakukan BRSDM (Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KKP) menggunakan sistem vokasi dengan pendekatan teaching factory, melalui 20 satuan pendidikan, baik satuan pendidikan tinggi, yaitu Politeknik dan Akademi Komunitas, maupun satuan pendidikan menengah, yaitu Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM)," kata Plt Kepala BRSDM KKP Kusdiantoro.
Ia mengemukakan, satuan pendidikan tinggi KKP terdiri antara lain dari Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta, Politeknik Kelautan dan Perikanan di Sidoarjo, Bitung, Sorong, Karawang, Bone, Kupang, Dumai, Pangandaran, Jembrana, serta Akademi Komunitas Wakatobi.
Adapun satuan pendidikan menengah terdiri dari SUPM di Ladong (rintisan Politeknik KP Aceh), Pariaman (rintisan Politeknik KP Pariaman), Kotaagung (rintisan Politeknik KP Lampung), Tegal (rintisan Politeknik KP Tegal), Pontianak, Bone, Waiheru (rintisan Politeknik KP Maluku), Sorong, dan Kupang.
Selain pendidikan, BRSDM juga melakukan pelatihan dan penyuluhan sektor kelautan dan perikanan bagi masyarakat. Terdapat enam balai pelatihan KKP, terdiri dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) di Medan, Tegal, Banyuwangi, Bitung, dan Ambon, serta Balai Diklat Aparatur Sukamandi.
KEYWORD :Abdul Halim Perikanan Infrastruktur Kusdiantoro
