Rapat Koordinasi Monev PHLN Lingkup BPPSDMP 2021, Serpong, Senin (6/7)
TANGERANG, Jurnas.com - Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan optimalisasi percepatan realisasi kegiatan program Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN).
Optimalisasi tersebut dilaksanakan dengan menggelar Koordinasi Monev PHLN di lingkup BPPSDMP, Serpong, Tangerang, Senin (6/12).
Sekretaris BPPSDMP, Siti Munifah mengatakan, monev dilakukan untuk mengevaluasi apa-apa yang sudah dilaksanakan tim di lapangan. Mulai dari segi perencanaan hingga pelaksanaan program. "Karena PHLN ini melibatkan banyak unsur, sehingga harus betul-betul kita optimalkan," jelas Siti.
Siti menyebutkan, ada empat proyek PHLN yang kini tengah dijalankan BPPSDMP. Pertama, Program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation (IPDMIP).
Program ini bertujuan untuk mendongkrak pendapatan masyarakat pertanian di lokasi irigasi, agar dapat meningkatkan nilai pertanian beririgasi secara berkelanjutan serta mendorong ketahanan pangan dan penghidupan di daerah perdesaan.
Kedua, Program Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-up Initiative (READSI). READSI memiliki misi memberdayakan rumah tangga petani di pedesaan.
"Baik secara individu maupun kelompok, dengan keterampilan, membangun kepercayaan diri dan memanfaatkan sumber daya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pertanian dan non pertanian serta meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan," jelasnya.
Ketiga, Program Youth Enterpreneurship and Employment Support Services (YESS). Program ini bertujuan untuk menghasilkan wirausaha muda pedesaan dan tenaga kerja yang kompeten di sektor pertanian yang dapat mentransformasi pedesaan.
"Terakhir, Program Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP). Program ini diarahkan pada peningkatan produktivitas tanaman dalam menghadapi perubahan iklim global, serta meningkatkan pendapatan petani menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan," ujar Siti.
Siti berharap kepada seluruh pihak yang terlibat pada program PHLN ini mampu mengoptimalkan anggaran yang telah dikucurkan. Sebab, program-program tersebut amat strategis dalam rangka mendorong pembangunan pertanian yang berkelanjutan.
"Kementan telah menetapkan sasaran pembangunan pertanian jangka menengah 2020-2024 yaitu Kementan yang andal, profesional, inovatif dan berintegritas," tegas dia.
Sementara itu, Kepala BPPSDMP, Dedi Nursyamsi mengingatkan ihwal pentingnya mencintai produk dalam negeri, khususnya yang berkaitan dengan komoditas pangan hasil petani sendiri. "Karena dengan cara itulah kita akan survive, kendati di situasi seperti sekarang," ujarnya.
Menurut Dedi, pemberdayaan produk lokal harus dimulai dari sekarang. Penguatan komoditas lokal harus dibuktikan dengan mencintai produk atau pangan lokal. "Dalam beberapa tahun kedepan, sejumlah produsen komoditas pangan dari tertentu tak terlalu gencar melakukan ekspor pangan. Ini karena efek pandemi dan perubahan iklim," jelas Dedi.
"Maka dari itu, kita harus memperkuat basis pangan nasional. Mulai dari tingkat daerah, provinsi, hingga pusat. Pembangunan pertanian harus terus diperkuat," tegas Dedi.
Menurutnya pelaksanaan PHLN harus sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian, program dan kegiatan BPPSDMP.
"Khusus IPDMIP dan READSI yang akan berakhir masa proyeknya, harus segera mempercepat dan menetapkan upaya strategis sebelum closing date, serta mengukur kebermanfaatan dari pelaksanaan masing masing proyek," pungkasnya.
Perihal kegiatan utama yang menjadi tanggung jawab badan yang dipimpinnya, Dedi menjelaskan ada beberapa yang menjadi prioritas. Yakni Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian, Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian, dan Penguatan Reformasi Birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien.
"Itu dilakukan dalam mendukung tiga Rencana Aksi BPPSDMP yaitu penguatan KOSTRATANI, Penumbuhan wirausaha muda pertanian dan Diklatluh mendukung Program Utama Kementan," lanjutnya.
Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo bahwa dalam rangka mencapai target pembangunan nasional sesuai dengan RPJMN tentunya diperlukan sumber pembiayaan yang sangat besar yang tidak hanya dapat dipenuhi oleh pemerintah. Tetapi juga dari sumber pembiayaan lain yaitu badan usaha (swasta), organisasi non pemerintah (NGO) maupun masyarakat.
"Salah satu sumber pembiayaan pemerintah berasal dari pinjaman/hibah luar negeri," kata Syahrul.
Syahrul menjelaskan kalau Desember merupakan akumulasi dari tahapan pelaksanaan program dan kegiatan dan bulan momentum yang harus diolah dengan baik. Tujuannya tak lain untuk mencapai the right track on the right way.
"Setiap Eselon 1 harus melakukan evaluasi internal dengan menggunakan konsep Subject, Object, Metode dan Capaian/Output/Outcome dan menyelesaikan matriks feed back untuk pelaksanaan Tahun 2022," tegasnya.
"Masing masing PHLN wajib memberikan dukungan penuh dan informasi terkait program pembangunan pertanian umumnya dan program Kementan khususnya Kostratani, Penumbuhan Petani Milenial dan Dukungan terhadap Program Utama lainnya," lanjut Syahrul.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
BPPSDMP Dedi Nursyamsi Siti Munifah Pinjaman/Hibah Luar Negeri Penyuluh Pertanian
