Veri Muhlis Arifuzzaman, Konsepindo Research & Consulting.(foto:docnet)
Banten - Pengamat politik dari Lembaga Survei Konsep Indonesia, Veri Muhlis Arifuzzaman, mengatakan bahwa sebaiknya KPK menjelaskan maksud dan tujuan pernyataan yang dilontarkan oleh Ketua KPK, Agus Raharjo saat mengisi acara di Banten pada Sabtu (26/11) lalu. Pernyataan Agus Raharjo dianggap telah meningkatkan tensi politik di Banten yang memancing reaksi sejumlah pihak.
Menurut Veri, dirinya lebih sepakat jika KPK tidak perlu menunda pemeriksaan kasus korupsi di Banten hanya karena alasan pilkada. Kpk tidak perlu menjadikan pilkada sebagai tameng untuk menunda pemeriksaan kasus korupsi di Banten. Berkaitan dengan korupsi, KPK harus sigap dan cepat mengusut tuntas kasusnya.
"Ini penting untuk kondisi politik yang sejuk dan tenteram. Jangan sampai KPK dituduh berpolitik. KPK juga harusnya punya tanggungjawab moral kepada pemilih di Banten, agar mereka bisa memilih pemimpin yang bersih dan bebas korupsi," jelas Veri pada Rabu, (30/11).
Konsepindo Yakin Gugatan 02 Bakal Ditolak MK
Menurut Veri, adalah hal yang penting bagi KPK untuk memerankan diri sebagai lembaga yang mencegah munculnya pemimpin terpidana korupsi. Sebab, KPK memiliki banyak alat untuk melakukan penuntasan sebuah kasus. Bagi Veri, KPK demi kepentingan rakyat Banten, adalah mudah bagi KPK untuk membuka informasi yang sudah terungkap itu.
"Kalau ada empat figur calon, memang ada yang sedang dibidik atau diselidik seharusnya diungkap saja ke publik. Jangan sampai pemilih Banten salah pilih. Nggak tahunya yang dipilih itu jadi tersangka kemudian jadi terpidana setelah terpilih. Kasihan rakyat Banten. Harusnya fungsi pencegahan dijalankan di sini," jelas Veri.
Sebagaimana banyak terekspos di media, bahwa pada Sabtu (26/11) Ketua KPK Agus Raharjo berkunjung ke Banten dan meminta masyarakat bersabar. Ia menyatakan bahwa KPK tengah memantau kasus yang akan kembali dibuka setelah penyelenggaraan pilkada selesai agar terhindar dari kecurigaan seolah-olah KPK ikut berpolitik.[]
KEYWORD :veri Muhlis Arifuzzaman kpk dituduh berpolitik
