Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari (kanan) dan suaminya anggota DPR dari Fraksi Nasdem, Hasan Aminuddin,
Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya yang juga anggota DPR, Hasan Aminuddin. Penahanan keduanya diperpanjang selama 30 hari ke depan.
"Terhitung sejak 30 Oktober 2021 sampai dengan 28 November 2021," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Sabtu, 30 Oktober 2021.
Tak hanya Puput dan Hasan, KPK juga memperpanjang masa penahanan Camat Krejengan Doddy Kurniawan, dan Camat Paiton Muhamad Ridwan yang merupakan tersangka jual beli jabatan kades.
Mereka merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan, penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Perpanjangan itu dilakukan untuk mendalami dugaan suap itu.
"Agar pengumpulan alat bukti lebih maksimal," ujar Ali.
Para tersangka diketahui ditahan secara terpisah. Hasan ditahan di rumah tahanan (Rutan) KPK cabang Kavling C1, sementara Puput ditahan di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih. Kemudian Doddy ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat dan Ridwan ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan.
Diketahui, KPK menetapkan Puput dan Hasan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang. Penetapan ini merupakan pengembangan kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan atau jual beli jabatan penjabat kepala desa (kades) di Pemkab Probolinggo yang menjerat Puput, Hasan, dan 20 orang lainnya.
KPK Sita 8 Bidang Tanah Milik Bupati Probolinggo
Dalam kasus jual beli jabatan kades, Puput dan Hasan mematok tarif Rp 20 juta untuk aparatur sipil negara (ASN) yang ingin menjadi pejabat kepala desa. Tak hanya uang Rp 20 juta para calon pejabat kepala desa juga wajib memberikan upeti dalam bentuk penyewaan tanah ke kas desa dengan tarif Rp 5 juta per hektare.
Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari Masa Penahanan Diperpanjang
