Senin, 29/04/2024 06:41 WIB

Soal Ketua DPR, Dewan Pembina Golkar Temui Setnov

Dewan Pembina Partai Golkar menilai keputusan DPP Partai Golkar terkait pergantian Ketua DPR dari Ade Komaruddin (Akom) kepada Setya Novanto (Setnov) dinilai melaranggar AD/ART.

Anggota Dewan Pembina Partai Golkar, Fahmi Idris

Jakarta - Dewan Pembina Partai Golkar menilai keputusan DPP Partai Golkar terkait pergantian Ketua DPR dari Ade Komaruddin (Akom) kepada Setya Novanto (Setnov) dinilai melanggar AD/ART partai.

Anggota Dewan Pembina Partai Golkar, Fahmi Idris mengatakan, keputusan DPP yang mengembalikan posisi ketua DPR kepada Setnov dinilai melanggar pasal 25 AD/ART.

Dimana, dalam AD/ART menyebutkan bahwa Wanbin merupakan badan yang berfungsi memberikan pengarahan, petunjuk, pertimbangan, saran dan nasehat kepada DPP Partai Golkar dan bersama-sama DPP Partai Golkar menentukan kebijakan yang bersifat strategis.

"Makanya ini akan dilakukan pembicaraan antara Dewan Pembina dan DPP. Dewan Pembina sendiri baru akan melakukan rapat Senin ini untuk memberikan mandat kepada Ketua Dewan Pembina untuk bertemu dengan ketua umum," kata Fahmi, ketika dihubungi, Jakarta, Senin (28/11).

Kata Fahmi, kebijakan strategis yang harus diambil DPP bersama dengan Wanbin secara rinci telah diatur dalam pasal 21 ayat 2 AD/ART, yakni pertama penetapan capres  dan cawapres RI, dan kedua adalah penetapan pimpinan lembaga negara.

Untuk itu, Ketua Wanbin Partai Golkar, Aburizal Bakrie (Ical) akan melakukan pertemuan dengan Setnov selaku Ketua Umum Partai Golkar. Hal ini diakui Fahmi terkait keputusan DPP Partai Golkar yang akan mengembalikan posisi ketua DPR kepada Setnov.

"Ketua dewan pembina akan melakukan pembicaraan dengan ketum dalam minggu ini. Bisa saja Senin ini ataupun hari-hari lainnya dalam minggu ini," terangnya.

KEYWORD :

Ketua DPR Ade Komaruddin Partai Golkar Setnov




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :