Margarito Kamis
Jakarta, Jurnas.com – Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis, mendesak Komisi XI DPR RI untuk mencoret dua calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari proses seleksi di Komisi XI DPR-RI.
Dua nama yang dimaksud adalah Harry Z Soeratin dan Nyoman Adhi Suryadnyana. Keduanya tidak memenuhi syarat dan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yakni belum 2 tahun meninggalkan jabatan sebagai pengelola keuangan negara.
"Coret dua nama itu. Tidak ada ilmu hukum yang bisa dipakai bagi orang yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota BPK," kata Margarito kepada Wartawan, Senin (30/8/2021).
Penegasan Margarito ini kemukakan setelah Mahkamah Agung (MA) menerbitkan fatwa bahwa Calon Anggota BPK harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 huruf j Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Margarito menambahkan, dalam ilmu hukum, Harry dan Nyoman tidak memiliki keadaan yang diperlukan dalam UU BPK. Karena itu, Dia menilai keduanya tidak sah untuk menjadi Anggota BPK.
Polemik Zat Adiktif di RUU Kesehatan, Usulan Pembedaan Aturan Rokok Konvensial dan Elektrik Mulai Muncul
Dia menegaskan, dalam ilmu hukum kalau syarat tidak dipenuhi maka hukumnya tidak sah. Orang itu dianggap memiliki keadaan yang tidak diperlukan di dalam UU BPK. Oleh karena itu mereka tidak dapat diloloskan karena orang itu tidak memenuhi keadaan itu, tidak memiliki kualifikasi itu.
"Kita tidak boleh mentoleransi kesalahan para pembentuk UU dengan menginjak UU yang mereka bikin sendiri. Jadi pilihan yang harus diambil adalah coret dua orang itu," tegas Margarito.
Jika Komisi XI masih bersikeras meloloskan keduanya, Margarito meyakini akan ada kecurigaan publik kepada para anggota dewan.
"Pada waktu fit and proper test silakan saja, tetapi saat mengetahui kedua orang itu tidak memenuhi syarat, ya langsung dicoret dan jangan diloloskan," tegasnya.
"Kalau mereka mau ngeyel ya carilah ngeyel lain dengan cara yang canggih. Ngeyel seperti ini ngeyel yang urakan dan murahan," ujar Margarito.
Senada dengan itu, pakar hukum tata negara Denny Indrayana berpandangan bahwa seleksi Anggota BPK ini problematik dan seringkali menjadi lahan berbagi kursi di antara parlemen dan parpol.
“Akar masalahnya ada di moralitas berpolitik kita. Dan itu diperburuk dengan aturan konstitusi kita yang membuka ruang praktik yang tidak demokratis dan bahkan kolutif tersebut,” kata Denny di Jakarta, Sabtu (28/8/2021).
Karena itu, Denny menyarankan pemilihan Pimpinan BPK agar tetap mengacu pada undang-undang. Apalagi, Mahkamah Agung telah menerbitkan pendapat hukum sebagaimana diminta Komisi XI, yang intinya agar persyaratan calon Anggota BPK merujuk pada ketentuan di dalam Pasal 13 huruf j UU BPK.
Diketahui, awal September ini Komisis XI DPR RI akan menggelar fit and proper test dan pemilihan calon Anggota BPK.
Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian terkait jadwal uji kepatutan tersebut.
Demikian pula belum ada keputusan mengenai status persyaratan Harry Z Soeratin dan Nyoman Adhi Suryadnyana, apakah dianulir atau diteruskan.
KEYWORD :BPK Badan Pemeriksa Keuangan Margarito Kamis Fatwa MA Komisi XI DPR-RI
