Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewacanakan penambahan hukuman sosial bagi para koruptor dalam Undang-undang (UU) tindak pidana korupsi.

Kepatuhan anggota legislatif di daerah terhadap pelaporan harta kekayaan masih terbilang cukup rendah. Dimana, sepanjang 2018 persentasi kepatuhan legislator daerah untuk melaporkan harta kekayaannya hanya 27,85 persen.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai bantuan pemerintah terkait pendanaan partai politik (Parpol) senilai Rp1.000 belum ideal.

Pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo soal operasi tangkap tangan (OTT) dinilai sebagai bentuk frustrasi dalam memberantas tindak kejahatan korupsi di tanah air.

Usai melantik Direktur Penyidikan (Dridik) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kombes R.Z Panca Putra, Agus Rahardjo meminta sejumlah kasus dugaan korupsi besar untuk segera dituntaskan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melantik Direktur Pengawasan Internal (PI) dan Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) yang baru.

Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan perampasan aset untuk negara itu dilakukan pihaknya jika perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap.

Agus pun tak menampik UU terkait perlindungan pimpinan KPK memang dibutuhkan

Agus mengatakan siap memberikan keterangan terkait kasus e-KTP kepada penyidik KPK jika memang dibutuhkan.

Sebagai JC, Damayanti sangat cukup membantu pengembangan kasus ini