Olly menepis adanya bagi-bagi uang di Banggar DPR RI.

Banggar DPR menampung aspirasi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Percepatan Perhutanan Sosial yang merupakan program prioritas nasional dan mandat RPJMN 2015-2019 untuk mencapai 12,7 juta hektar akses kelola masyarakat.

Banggar DPR meminta perhutanan sosial harus mendapatkan perhatian dalam RAPBN 2018. Hal itu sejalan dengan agenda prioritas proyek pemerintah di tahun 2018 untuk percepatan redistribusi lahan melalui program perhutanan sosial.

Rapat Paripurna DPR RI mensahkan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (RAPBN 2018) menjadi Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun  2018 (APBN 2018).

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dinilai tetap menjaga kearifan lokal sebagai keunggulan pariwisata.

Tomtom dan Kadir diduga menyalahgunakan kewenangan sebagai tim Banggar DPRD Kota Bandung dengan meminta penambahan alokasi anggaran RTH.

Ketua Banggar DPR Azis Syamsuddin dan Bendum PDI-Perjuangan, Olly Dondokambey diperiksa penyidik KPK.

Anggota Badan Anggaran Abdul Hakam Naja menilai target asumsi nilai tukar rupiah tahun 2019 yang ditetapkan pemerintah di kisaran Rp13.700 – Rp14.000 dianggap tidak realistis.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan masih terus mendalami kasus suap dana perimbangan daerah pada APBNP 2017 dan 2018 di sejumlah daerah.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar dua anggota DPR terkait proses pengajuan hingga persetujuan penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) di Banggar DPR.