![Banggar DPR meminta perhutanan sosial harus mendapatkan perhatian dalam RAPBN 2018. Hal itu sejalan dengan agenda prioritas proyek pemerintah di tahun 2018 untuk percepatan redistribusi lahan melalui program perhutanan sosial.](https://www.jurnas.com/images/posts/1/2017/2017-10-11/71f446ad5fe2ba121634ba8bd1c1734f_1.jpg)
Anggota Badan Anggaran DPR RI, Sukiman
Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR meminta perhutanan sosial harus mendapatkan perhatian dalam RAPBN 2018. Hal itu sejalan dengan agenda prioritas proyek pemerintah di tahun 2018 untuk percepatan redistribusi lahan melalui program perhutanan sosial.
Demikian disampaikan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Sukiman, dalam rapat Panja pembahasan belanja pemerintah pusat dalam RUU APBN 2018, Selasa (10/10). Ia menyampaikan, beberapa poin terkait hasil audiensi Indonesia Budget Center (IBC) tentang perhutanan sosial untuk mendapatkan perhatian dalam RAPBN 2018.Politisi PAN ini memandang penting masukan masyarakat sipil tersebut sehingga perlu dipertimbangkan. "Sebagai beban moral maka saya sampaikan tidak ada waktu lagi jika tidak disampaikan. Ini perlu dipertimbangakan dalam konteks keberpihakan kita," kata Sukiman.Baca juga :
DPR Usul BPJPH Dipisahkan dengan Kemenag
Meski telah menyampaikan aspirasi tersebut pada pemerintah, Sukiman tetap menghormati kesepakatan bersama dalam Panja yang kini memasuki Rapat Timus.
DPR Usul BPJPH Dipisahkan dengan Kemenag
Warta DPR Banggar DPR Sukiman