Ketua Banggar DPR, Aziz Syamsuddin
Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR menampung aspirasi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Percepatan Perhutanan Sosial yang merupakan program prioritas nasional dan mandat RPJMN 2015-2019 untuk mencapai 12,7 juta hektar akses kelola masyarakat.
Ketua Rombongan Roy Salam menuturkan sejumlah poin terkait capaian perhutanan sosial yang masih rendah dan jauh dari target yang direncanakan. "Hingga kini hanya tercapai kurang dari 5 persen dari 12,7 juta hektar,” ujar Roy, saat audiensi dengan Banggar DPR, Jumat (6/10).Roy juga menuturkan sejumlah persoalan anggaran yang ada di APBN belum menjangkau kebutuhan biaya penyiapan perhutanan sosial di lapangan. Pada tahun 2017 ini, jumlah belanja untuk output luas hutan yang dikelola masyarakat sebesar Rp 32,67 miliar dengan target kinerja 330.000 hektar. Karena itu, rata-rata anggaran per hektar adalah Rp 99.000."Sementara hitungan anggaran oleh koalisi masyarakat sipil, kebutuhan alokasi anggaran untuk percepatan perhutanan sosial sebesar Rp 4,15 triliun, sehingga diperlukan terobosan anggaran," terang Roy.Warta DPR Banggar DPR Aziz Syamsuddin