Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai bantuan pemerintah terkait pendanaan partai politik (Parpol) senilai Rp1.000 belum ideal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai telah gagal dalam mengidentifikasi isu korupsi di tanah air. Sebab, kasus tindak kejahatan korupsi justru malah tambah banyak.

Pemerintah menyatakan siap untuk mengaji usulan KPK terkait revisi Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor.

KPK mendesak pemerintah segera merevisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Usai melantik Direktur Penyidikan (Dridik) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kombes R.Z Panca Putra, Agus Rahardjo meminta sejumlah kasus dugaan korupsi besar untuk segera dituntaskan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melantik Direktur Pengawasan Internal (PI) dan Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) yang baru.

Perjalanan karir Brigjen Firli sendiri dimulai dari mengenyam pendidikannya di Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1990.

Para pelamar tersebut kemudian mengikuti proses seleksi untuk posisi Dirdik KPK akan menggantikan Brigadir Jenderal Aris Budiman‎.

Agus menilai, aturan ini penting untuk memastikan negara dikelola oleh orang-orang yang berintegritas dan bebas korupsi.

Sejak awal, Irvanto mengikuti proses pengadaan e-KTP milik Kementerian Dalam Negeri lewat PT Murakabi Sejahtera.