Macron mengunjungi lingkungan Gemayzeh, yang mengalami kerusakan parah akibat ledakan tersebut. (Foto AP)
Paris, Jurnas.com - Pemerintah Prancis mengatakan, Lebanon berisiko "menghilang" sebagai negara jika gagal melakukan reformasi serius setelah ledakan pelabuhan di Beirut.
Presiden Prancis, Emmanuel Macron akan mengunjungi Lebanon minggu depan untuk menyampaikan pesan perlunya reformasi yang disampaikan dalam perjalanan terakhirnya pada 6 Agustus, dua hari setelah ledakan yang menewaskan 181 orang.
Dilansir dari Arab News, Elysee juga menegaskan bahwa "dokumen kerja" telah diserahkan Prancis ke Lebanon sebelum kunjungan tersebut, yang menguraikan masalah yang akan dibahas.
Prancis ingin melihat pembentukan cepat pemerintahan baru yang mampu menangani krisis Lebanon dan melakukan reformasi keuangan utama termasuk audit bank sentral.
"Risiko hari ini adalah hilangnya Lebanon sehingga tindakan ini harus diambil," kata Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian kepada radio RTL.
"Mereka terjebak di antara mereka sendiri dalam konsensus ketidakaktifan," kata Le Drian. "Itu tidak bisa berlanjut dan kami mengatakannya dengan sangat jelas."
"Presiden Republik mengatakannya ketika dia pergi ke Lebanon pada 6 Agustus 2020. Dia akan mengatakannya lagi ketika dia akan berada di Beirut pada hari Selasa," sambungnya.
Pada 9 Agustus 2020, Macron memimpin konferensi video yang menampilkan para pemimpin dunia menjanjikan lebih dari € 250 juta ($ 295 juta) untuk Lebanon.
Pada kesempatna itu, ia mengatakan, Beirut membutuhkan reformasi politik serta bantuan keuangan, sebuah pesan yang menyentuh hati banyak orang Lebanon yang lelah selama beberapa dekade pemerintahan oleh dinasti politik yang sama.
Kabinet Perdana Menteri Hassan Diab mengundurkan diri karena ledakan itu. Ia dituding melakukan kelalaian atas penyimpanan amonium nitrat selama bertahun-tahun di gudang pelabuhan meskipun ada peringatan.
Tetapi dalam pola yang terlalu akrab bagi orang Lebanon, negara itu saat ini tampaknya tidak lagi mendekati pembentukan pemerintahan baru.
Sumber diplomatik Prancis mengatakan kepada AFP di Paris bahwa dokumen kerja untuk kunjungan itu bukan merupakan "peta jalan" dan Prancis tidak berniat mencampuri urusan Lebanon.
"Tapi seperti yang dikatakan presiden, `seorang teman perlu menuntut dengan temannya.` Gagasan menuntut inilah yang mengharuskan elemen-elemen ini dibahas," kata sumber itu, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.
"Tidak ada permintaan menawarkan cek kosong," tambah sumber itu.
Lebanon berada di bawah mandat Prancis sejak runtuhnya Kekaisaran Ottoman setelah Perang Dunia I hingga kemerdekaannya pada November 1943.
KEYWORD :Pemerintah Prancis Reformasi Lebanon Emmanuel Macron
