Bendera kebangsaan Jepang berkibar di udara.
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan, Pemerintah Jepang bertujuan untuk terus mengadakan pembicaraan dengan Rusia mengenai masalah perjanjian damai sesuai dengan perjanjian tingkat tinggi yang sebelumnya telah dicapai.
"Adapun perundingan perjanjian damai, mereka ditahan di tingkat pemerintahan kedua negara. Sesuai dengan perjanjian antara Perdana Menteri [Shinzo] Abe dan Presiden [Vladimir] Putin, kami berencana untuk terus mengadakan perundingan persisten berdasarkan kami. sikap utama, yang mengandaikan bahwa perjanjian damai akan ditandatangani setelah sengketa teritorial diselesaikan, "katanya dalam menanggapi permintaan komentar tentang amandemen baru Konstitusi Rusia, yang melarang pengambilalihan wilayah Rusia dilansir Tass, Minggu (05/07).
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Igor Morgulov mengatakan bahwa adopsi amandemen terhadap Konstitusi Rusia tidak akan mempengaruhi proses negosiasi dengan Jepang dalam penandatanganan perjanjian damai.
"Adapun proses negosiasi, kami tidak berbicara dengan Jepang tentang pulau-pulau, kami terlibat dalam pembicaraan dengan Jepang tentang penandatanganan perjanjian damai, perjanjian perdamaian, persahabatan, tetangga yang baik dan kerjasama dengan Jepang. Oleh karena itu, saya percaya, ini negosiasi dapat dilanjutkan dengan pemahaman tentang tesis tentang diganggu gugat perbatasan kita yang sekarang diabadikan dalam Konstitusi Rusia, "katanya.
Sejak pertengahan abad ke-20, Rusia dan Jepang telah mengadakan konsultasi untuk mendapatkan perjanjian damai sebagai tindak lanjut dari Perang Dunia II. Masalah Kepulauan Kuril tetap menjadi titik pelekatan utama sejak setelah Perang Dunia II, pulau-pulau itu diserahkan kepada Uni Soviet sementara Jepang mengklaim empat pulau selatan.
Pada November 2018, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengadakan pertemuan di sela-sela KTT ASEAN di Singapura dan sepakat bahwa kedua negara akan mempercepat laju negosiasi perdamaian berdasarkan Deklarasi Bersama 1956.
Dokumen itu mengakhiri keadaan perang dan mengatakan bahwa pemerintah Soviet siap menyerahkan Pulau Shikotan dan sekelompok pulau kecil yang disebut Habomai ke Jepang dengan syarat bahwa Tokyo akan mengambil kendali atas mereka begitu perjanjian damai ditandatangani.
Namun, setelah Jepang dan Amerika Serikat menandatangani Perjanjian Kerja Sama dan Keamanan Saling pada tahun 1960, Uni Soviet menarik kewajibannya untuk menyerahkan pulau-pulau itu.
Sebuah memorandum pemerintah Soviet tertanggal 27 Januari 1960 mengatakan bahwa pulau-pulau itu hanya akan diserahkan ke Jepang jika semua pasukan asing ditarik keluar dari negara itu.
Rusia telah menyatakan dalam banyak kesempatan bahwa dokumen tersebut tidak menetapkan persyaratan penyerahan dan karenanya memerlukan klarifikasi lebih lanjut.
KEYWORD :Pemerintah Jepang Rusia Perjanjian Damai
