Ilustrasi uang tunai
New York, Jurnas.com - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan saat ini terjadi krisis uang tunai, karena tidak dibayarnya iuran oleh negara-negara anggota.
Dikutip dari Associated Press pada Jumat (3/4), kondisi itu semakin diperburuk oleh pandemi virus corona baru (Covid-19) di seluruh dunia.
Dalam suratnya kepada 193 negara anggota, Guterres menyebut bahwa pembayaran yang tidak terpenuhi untuk operasi anggaran rutin telah mencapai US$2,27 miliar.
"Dan kami tidak memiliki indikasi yang jelas kapan pembayaran ini dapat diterima," ujar Guterres, sembari mengungkapkan bahwa Amerika Serikat telah berutang US$486,7 juta.
Dia mengumumkan pembekuan sementara perekrutan, mendesak semua negara untuk membayar iuran, dan mengadopsi langkah-langkah untuk memungkinkan PBB lebih baik mengatasi krisis uang tunai.
PBB Desak Junta Myanmar Izin Bantuan Topan Mocha
Guterres mengatakan PBB mengakhiri 2019 dengan tunggakan US$711 juta, "tingkat tertinggi selama satu dekade dan peningkatan 34 persen pada 2018."
"Tunggakan tingkat tinggi ini sekarang diperparah oleh penurunan tajam dalam pembayaran penilaian oleh negara-negara anggota, yang saat ini berdiri di 42 persen dibandingkan dengan 50 persen pada saat ini di tahun-tahun sebelumnya," kata dia.
Anggaran operasional tahunan PBB untuk tahun 2020 adalah hampir US$3,1 miliar, dan Guterres mengatakan kesenjangan antara yang direncanakan dan yang sebenarnya sudah lebih dari US$220 juta.
"Cadangan tunai saat ini sekitar US$ 1,4 miliar hampir tidak cukup untuk mempertahankan operasi lapangan sampai akhir Juni, dan tidak memungkinkan hampir US$ 1,1 miliar pembayaran untuk pasukan dan polisi yang berkontribusi negara untuk siklus triwulanan Maret dan Juni," tandas Guterres.
KEYWORD :Krisis Uang Tunai PBB Antonio Guterres
