Sabtu, 20/12/2025 04:13 WIB

KPK Kantongi Daftar Nama Penerima Uang dari Lippo Group

Marlen Sitompul | Senin, 14/01/2019 23:52 WIB






KPK telah mengantongi daftar nama anggota DPRD Bekasi dan sejumlah pihak yang diduga turut menerima uang dan fasilitas jalan-jalan dari Lippo Group terkait perizinan Meikarta.

Ilustrasi Proyek Meikarta

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi daftar nama anggota DPRD Bekasi dan sejumlah pihak yang diduga turut menerima uang dan fasilitas jalan-jalan dari Lippo Group terkait perizinan Meikarta.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, sejumlah pihak yang mendapatkan fasilitas ke Thailand diduga memakai uang suap izin proyek pembangunan Meikarta milik Lippo Group.

"KPK telah memegang daftar nama sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi atau pihak lain yang pernah menerima uang atau fasilitas jalan-jalan ke Thailand," kata Febri, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/1).

Untuk itu, Febri meminta kepada anggota DPRD Bekasi agar koperatif mengembalikan uang yang diterima dari hasil suap prizinan Meikarta tersebut. "Agar koperatif dan mengembalikan uang yang pernah diterima terkait perkara ini," kata Febri

Dalam persidangan siang tadi, Bupati nonaktif Bekasi, Neneng Hasanah Yasin (NHY) menyampaikan kesaksiannya dalam persidangan  di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung dengan terdakwa Billy Sindoro.

"Saya juga dilapori oleh Neneng Rahmi bahwa dia sudah fasilitasi anggota DPRD Bekasi untuk jalan-jalan ke Thailand. Biayanya dari Meikarta," ujar Neneng dalam kesaksiannya.

Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik Lippo Group. Penggarap proyek Meikarta ialah PT Mahkota Sentosa Utama, yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk di bawah naungan Lippo Group.

Secara keseluruhan, nilai investasi proyek Meikarta ditaksir mencapai Rp278 triliun. Meikarta menjadi proyek terbesar Lippo Group selama 67 tahun grup bisnis milik Mochtar Riady itu berdiri.

Dalam kasus ini, Billy Sindoro diduga memberikan uang Rp7 miliar kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta.

KPK telah menetapkan 9 tersangka, yakni Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Billy Sindoro. Kemudian, konsultan Lippo Group yaitu Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ).

Selanjutnya, Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat ?MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi (NR).

KEYWORD :

Suap Meikarta Lippo Group James Riady




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :


TERKINI

TERPOPULER