Marlen Sitompul | Senin, 11/06/2018 12:14 WIB
Anggota Komisi III DPR RI, Wihadi Wiyanto
Jakarta - Radikalisme kampus dinilai lebih berbahaya daripada radikalisme yang muncul dari kampung-kampung karena tekanan ekonomi. Radikalisme dari kaum intelektual kampus bisa menularkan pada banyak orang. Tugas pemerintah harus membendung ini, karena sudah bersentuhan pula dengan ideologi negara.
Anggota
Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto saat ditemui usai mengikuti rapat kerja dengan Kapolri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, menandaskan hal ini kepada Parlementaria, Selasa sore (5/6/2018).
"Ternyata radikalisme itu tidak saja menyangkut masyarakat bawah, tapi juga kampus. Ini sangat mengkhawatirkan. Kampus adalah golongan intelektual. Kalau kaum intelektual terpapar radikalisme, maka negara harus punya perhatian khusus atas radikalisme kampus,” paparnya.
Dulu radikalisme muncul karena tekanan ekonomi, tapi sekarang radikalisme sudah masuk kampus. Radikalisme dari kaum intelektual sangat berbahaya, karena pelakunya juga menggunakan logika untuk menciptakan teror.
“Logika bertemu radikalisme sangat berbahaya. Satu hal yang harus diwaspadai, radikalisme tidak mengenal sekat lagi dalam berkomunikasi. Seluruh dunia bisa diakses. Semuanya seperti menjadi rumah kaca,” papar Anggota F-Gerindra ini.
Menurutnya, sumber-sumber radikalisme harus ditanggulangi sedini mungkin. Tautan-tautan radikalisme di dunia maya harus pula disetop agar tidak berkembang lebih lanjut.
Sementara paham radikal yang sudah berkembang saat ini harus segera diminimalisir pemerintahnya diimbau melakukan pendekatan ideologi kepada kaum intelektual kampus yang sudah terpapar radikalisme.
Dibanding radikalisme di kampung-kampung, radikalisme kampus butuh waktu lebih panjang untuk meredamnya. Sedangkan radikalisme yang muncul dari kampung-kampung lebih menonjolkan aksi kriminal untuk melakukan kerusakan saja.
“Kalau bicara radikalisme kaum intelektual, maka itu bicara ideologi negara. Inilah yang bisa mempengaruhi seseorang. Ini embrio yang secepatnya harus ditanggulangi. Mahasiswa tidak boleh dikekang juga. Mereka perlu diberi kesempatan untuk berpikir tapi pahamnya harus dikontrol,” tutup Wihadi.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi III DPR Terorisme
