Komisi XIII DPR menegaskan TPPO bukan lagi sekadar kasus kriminal biasa, melainkan sudah menjadi fenomena serius yang mengancam bangsa.

Komnas HAM meminta RUU No 39/1999 tentang HAM diarahkan untuk memperkuat mandat dan efektivitas lembaga HAM nasional.

Komnas HAM mendorong negara memperkuat pemenuhan hak ekonomi masyarakat guna mencegah TPPO yang terus berkembang, termasuk melalui modus berbasis digital.

Mendikdasmen Abdul Mu`ti mengatakan upaya pemerintah meningkatkan mutu pendidikan Indonesia selama 1,5 tahun terakhir ditempuh dengan membenahi tiga pilar utama

Komisi XI DPR menyoroti arah kebijakan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang dinilai mulai melenceng dari mandat awal pembentukannya.

Komisi VII mendorong pemerintah untuk memperkuat keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam proses sertifikasi SNI.

Komisi I menyoroti roadmap kecerdasan artifisial (AI) nasional yang dinilai masih bersifat normatif dan belum menjawab tantangan kedaulatan digital Indonesia.

Panitia SNPMB meningkatkan kuota Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) tahun ini, setelah sebanyak 25 ribuan kursi SNBP tidak terpakai.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi membuka program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 2 hingga 9 Juni 2026

Kemnaker berkomitmen untuk menjembatani penyerapan alumni pemagangan nasional (MagangHub Kemnaker) ke pasar kerja, baik di dalam maupun luar negeri.