Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Menteri PAN-RB, Menteri Hukum, dan Menteri Sekretaris Negara.

Penguatan kewenangan Polri dalam menangani kejahatan siber perlu menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri.

RUU Polri dinilai perlu memberikan penegasan mengenai makna dan posisi Polri sebagai alat negara.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andeas Hugo Pareira mengatakan bahwa RUU tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tidak boleh mengganggu independensi Komnas HAM.

Selama ini, ketentuan itu memang telah dimasukkan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, tetapi tidak disertai dengan sanksi tegas bagi partai politik

Keberlanjutan Dana Otsus menjadi salah satu substansi utama yang diperjuangkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Semoga pemerintah segera menyelesaikan harmonisasi dan Presiden dapat segera menurunkan Surpres

Komnas HAM meminta RUU No 39/1999 tentang HAM diarahkan untuk memperkuat mandat dan efektivitas lembaga HAM nasional.

KemenHAM memperluas pengaturan perlindungan kelompok rentan dalam RUU HAM melalui penguatan prinsip anti diskriminasi, tindakan afirmatif.

Kementerian HAM menegaskan RUU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM untuk memperkuat kewenangan Komnas HAM, termasuk melalui penambahan fungsi penyidikan.