Baleg DPR akan mendalami Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mengenai hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berhak menghitung kerugian negara.

Baleg DPR RI menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mengenai hanya BPK yang berhak menghitung kerugian negara.

Baleg DPR RI menyebut putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mempertegas kewenangan BPK dalam menghitung kerugian negara.

Kuasa Hukum PT Temasra Jaya, Petrus Selestinus menegaskan tanah dan bangunan di Jln. Teuku Umar Nomor 2, Menteng bukan milik Kementerian Pertahanan.

Sepanjang Januari hingga Maret 2026, KMP Aceh Hebat I telah melayani 9.820 penumpang dan 3.565 kendaraan

Penjualan kendaraan listrik meningkat drastis hingga tiga kali lipat di Selandia Baru, seiring dengan kenaikan harga bahan bakar imbas konflik Timur Tengah.

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi mengeluarkan Taujihat MUI Nomor Kep-40/DP-MUI/IV/2026 yang menyoroti eskalasi konflik global

Korea Selatan akan membatasi penggunaan kendaraan pemerintah berdasarkan nomor pelat ganjil-genap di tengah krisis bahan bakar imbas konflik Timur Tengah.

Kondisi ini tak terlepas dari berakhirnya kebijakan pembatasan kendaraan logistik sumbu tiga ke atas yang sebelumnya diberlakukan.