Praktik tersebut dilakukan secara terstruktur sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas)

Integritas pejabat publik menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Simly Karim dan tujuh orang lainnya sebagai tersangka pemerasan dalam pengurusan izin tinggal WNA.

KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Simly Karim sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin WNA tinggal di Indonesia.

Pantauan di Gedung Merah Putih KPK, Silmy yang mengenakan kemeja batik tiba pukul 22.32 WIB. Dia dikawal oleh beberapa pengawal.

Penangkapan tersebut masih termasuk dalam rangkaian OTT terhadap Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah.

Barang bukti yang diamabkan di antaranya, empat unit mobil, sembilab motor, dan tujuh sepeda. Barang bukti itu telah dibawa menggunakan kendaraan towing.

Pencarian Silmy terkait dengan rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Jakarta Barat pada Selasa, 2 Juni 2026 hingga Rabu, 3 Juni 2026.

Ditjen Imigrasi akan menyiapkan pejabat pengganti, jika KPK menetapkan tersangka terhadap pihak-pihak yang diamankan.

Barang bukti yang diamankan dalam operasi senyap tersebut di antaranya, kendaraan bermotor, valas atau mata uang asing, hingga logam mulia emas